Wacana Penambahan Kementerian, Ganjar: Saya Politisi, Paham Politik Akomodasi
Rabu, 08 Mei 2024 - 15:45 WIB
"Wong sudah ada undang-undangnya kok, mau apa lagi?" ucapnya.
Meski begitu, Ganjar memahami wacana penambahan pos kementerian itu. Sebagai politisi, ia meyakini, politik akomodasi tengah dijalani.
"Tapi saya paham karena saya politisi saya sangat paham pasti politik akomodasi pasti dilakukan," terang Ganjar.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Habiburokhman membuka wacana penambahan jumlah pos kementerian di era pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia mengatakan, Prabowo akan membentuk kabinet berisi 40 menteri.
Ia pun menilai wajar jumlah pos kementerian akan bertambah. "Buat saya bagus. Negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target kita besar. Wajar, kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan sehingga jadi besar," ujar Habiburokhman, Senin (6/5/2024).
Sebagai anggota DPR, ia mengaku banyak menerima masukan soal adanya kementerian-kementerian yang dipaksa untuk menyatu. Padahal, ada kementerian yang dalam tugas-tugasnya ditemukan tidak sinkron antara direktorat satu dengan lainnya. Ia pun mencontohkan apa yang terjadi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Meski begitu, Ganjar memahami wacana penambahan pos kementerian itu. Sebagai politisi, ia meyakini, politik akomodasi tengah dijalani.
"Tapi saya paham karena saya politisi saya sangat paham pasti politik akomodasi pasti dilakukan," terang Ganjar.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Habiburokhman membuka wacana penambahan jumlah pos kementerian di era pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia mengatakan, Prabowo akan membentuk kabinet berisi 40 menteri.
Ia pun menilai wajar jumlah pos kementerian akan bertambah. "Buat saya bagus. Negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target kita besar. Wajar, kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan sehingga jadi besar," ujar Habiburokhman, Senin (6/5/2024).
Sebagai anggota DPR, ia mengaku banyak menerima masukan soal adanya kementerian-kementerian yang dipaksa untuk menyatu. Padahal, ada kementerian yang dalam tugas-tugasnya ditemukan tidak sinkron antara direktorat satu dengan lainnya. Ia pun mencontohkan apa yang terjadi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Lihat Juga :