Deklarasi KAMI, Dendam Lama yang Belum Tuntas
Selasa, 18 Agustus 2020 - 19:14 WIB
Anggota Komisi I DPR Abdul Kadir Karding. FOTO/SINDOnews/Abdul Rochim
JAKARTA - Mantan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding menyebut, deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ( KAMI ) sebagai dendam politik lama yang belum tuntas pasca Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
"Deklarasi KAMI yang hari ini dilaksanakan dan dihadiri beberapa tokoh-tokoh yang notabene sebenarnya sejak awal sudah berbeda dengan pemerintahan Jokowi, tepatnya pada saat pilpres, menunjukkan bahwa beliau-beliau ini tidak siap kalah dan tidak siap menang," tandas Karding. (Baca juga: Boni Hargens Sebut KAMI Laskar Sakit Hati dan Oposisi Jalanan)
Politikus PKB ini menyebut, pendirian koalisi ini jelas bagian dari dendam atau sejarah lama yang tidak tuntas. "Maka, pemerintah tidak perlu memperhitungkan, tidak perlu nggagas kalau bahasa Jawa-nya, aktivitas ini, yang terpenting adalah teruslah bekerja dan berusaha membangun komunikasi dan koordinasi agar kita bisa segera bangkit dari krisis ini, segera bisa keluar menyelesaikan Covid-19 dan memperbaiki ekonomi kita dan meningatkan daya beli masyarakat, itu jauh lebih penting daripada mendengarkan ocehan-ocehan yang dibungkus kritisisme ini," ujarnya. (Baca juga: Din Syamsuddin Ingatkan Pendukung KAMI Waspadai Provokasi dan Intimidasi)
Anggota Komisi I DPR ini mengatakan, aksi-aksi yang dilakukan dalam konteks sekarang ini, tidak tepat atau tidak memiliki sense of crisis di tengah pandemi Covid-19 yang sedang melanda dunia dan Indonesia.
"Deklarasi KAMI yang hari ini dilaksanakan dan dihadiri beberapa tokoh-tokoh yang notabene sebenarnya sejak awal sudah berbeda dengan pemerintahan Jokowi, tepatnya pada saat pilpres, menunjukkan bahwa beliau-beliau ini tidak siap kalah dan tidak siap menang," tandas Karding. (Baca juga: Boni Hargens Sebut KAMI Laskar Sakit Hati dan Oposisi Jalanan)
Politikus PKB ini menyebut, pendirian koalisi ini jelas bagian dari dendam atau sejarah lama yang tidak tuntas. "Maka, pemerintah tidak perlu memperhitungkan, tidak perlu nggagas kalau bahasa Jawa-nya, aktivitas ini, yang terpenting adalah teruslah bekerja dan berusaha membangun komunikasi dan koordinasi agar kita bisa segera bangkit dari krisis ini, segera bisa keluar menyelesaikan Covid-19 dan memperbaiki ekonomi kita dan meningatkan daya beli masyarakat, itu jauh lebih penting daripada mendengarkan ocehan-ocehan yang dibungkus kritisisme ini," ujarnya. (Baca juga: Din Syamsuddin Ingatkan Pendukung KAMI Waspadai Provokasi dan Intimidasi)
Anggota Komisi I DPR ini mengatakan, aksi-aksi yang dilakukan dalam konteks sekarang ini, tidak tepat atau tidak memiliki sense of crisis di tengah pandemi Covid-19 yang sedang melanda dunia dan Indonesia.
Lihat Juga :