Pengamat Harap Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024 Tak Munculkan Konflik seperti 98
Senin, 15 April 2024 - 18:36 WIB
"Karena Ketua MPR-nya juga menyatakan sikap, kemudian juga menteri-menterinya juga menyatakan sikap mundur dan kemudian tidak ada lagi orang yang kemudian menjadi pembantu dia. Nah makanya kemudian lengser," sambung Ikrar.
Hal ini kata Ikrar, khususnya seperti Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri yang sampai detik ini tidak menyetujui menteri-menteri yang berasal dari PDIP atau punya hubungan erat dengan PDIP itu kemudian mundur.
"Karena itu katanya akan menyulitkan posisi ekonomi Indonesia ke depan gitu kan. Walaupun kalau buat saya itu memang harus terjadi, karena itulah jalan yang paling mudah untuk melengserkan Jokowi, tanpa kemudian terjadi pertumpahan darah pada tataran bawah begitu," tuturnya.
Maka dari itu kata Ikrar, perlu adanya upaya bersama dari para guru besar dan sivitas akademika serta sikap dari para menteri jika menginginkan Presiden Jokowi mundur dari singgasananya.
"Inilah yang bisa menyelamatkan tidak terjadinya apa namanya itu huru-hara seperti yang terjadi pada 98. Kenapa demikian, ya mudah-mudahan juga tidak akan terjadi lagi kasus di mana kemudian terjadi persoalan HAM seperti yang terjadi di Semanggi dan Trisakti," tegasnya.
"Ini bisa dihindarkan kalau lagi-lagi pressure dari kampus dan dari guru besar itu bertemu dengan keputusan dari beberapa menteri kabinet untuk kemudian menyatakan dirinya mundur," pungkasnya.
Hal ini kata Ikrar, khususnya seperti Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri yang sampai detik ini tidak menyetujui menteri-menteri yang berasal dari PDIP atau punya hubungan erat dengan PDIP itu kemudian mundur.
"Karena itu katanya akan menyulitkan posisi ekonomi Indonesia ke depan gitu kan. Walaupun kalau buat saya itu memang harus terjadi, karena itulah jalan yang paling mudah untuk melengserkan Jokowi, tanpa kemudian terjadi pertumpahan darah pada tataran bawah begitu," tuturnya.
Maka dari itu kata Ikrar, perlu adanya upaya bersama dari para guru besar dan sivitas akademika serta sikap dari para menteri jika menginginkan Presiden Jokowi mundur dari singgasananya.
"Inilah yang bisa menyelamatkan tidak terjadinya apa namanya itu huru-hara seperti yang terjadi pada 98. Kenapa demikian, ya mudah-mudahan juga tidak akan terjadi lagi kasus di mana kemudian terjadi persoalan HAM seperti yang terjadi di Semanggi dan Trisakti," tegasnya.
"Ini bisa dihindarkan kalau lagi-lagi pressure dari kampus dan dari guru besar itu bertemu dengan keputusan dari beberapa menteri kabinet untuk kemudian menyatakan dirinya mundur," pungkasnya.
(maf)
tulis komentar anda