Pemerintah Diminta Kaji Ulang WFH untuk Antisipasi Kemacetan Arus Balik Lebaran

Anggota Dewan Pakar Partai Gerindra ini menilai, kebijakan ini tidak perlu dilakukan menyeluruh atau secara nasional bila memang harus diterapkan WFH karena wilayah yang paling banyak mengalami kemacetan hanya di Jawa saja. Sedangkan di luar Jawa seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua tidak terjadi stagnasi atau kemacetan sehingga tidak perlu diberlakukan secara nasional.

“Kalau masalahnya untuk mengurai kepadatan (arus balik), seyogyanya transportasi publik benar-benar dilakukan semaksimal mungkin. Mungkin bisa dilakukan dengan menambah jumlah trip untuk memudahkan mendapatkan tempat duduk dan murahnya tarif transportasi publik. ” imbuhnya.

Baca juga: ASN Boleh WFH 16-17 April 2024, Menhub: Silakan Menunda Balik

Bambang mengusulkan perlunya analisis mendalam terhadap wacana kebijakan tersebut. Dia mengurai kuncinya hanya melalui pembenahan transportasi publik. Transportasi publik harus dibenahi secara masif, terutama kecukupan kapasitas atau kemudahan mendapatkan tiket, kepastian jadwal, tarif yang murah sehingga unsur biaya transportasi publik khsusnya bahan bakar, bisa diberikan insentif lebih besar daripada transportasi pribadi, kenyamanan, serta keselamatan yang andal.

"Itu perlu dorongan pemerintah untuk pembenahan total di transportasi publik agar masyarakat tidak menggunakan kendaraan pribadi untuk mudik, dan beralih ke transportasi publik terutama kereta api sebagai transportasi publik massal. Seperti halnya di beberapa negara maju dan berkembang saat ini. Sehingga dapat mengurangi kepadatan di jalan raya," ucap pria yang akrab disapa BHS.