Muhadjir: Kemiskinan Ekstrem Jadi Alasan Pemerintah Salurkan Bansos Jelang Pemilu 2024
Jum'at, 05 April 2024 - 09:20 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy menjadi menteri pertama yang memberikan keterangannya di depan para hakim konstitusi dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres 2024 di MK. Foto/MPI/giffar rivana
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menjadi menteri pertama yang memberikan keterangannya di depan para hakim konstitusi dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.
Dalam keterangannya, Muhadjir membeberkan alasan pemerintah menggelontorkan bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat jelang Pemilu 2024 adalah untuk memenuhi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang ditetapkan sebesar 6,5-7,5%.
Sementara berdasarkan pada 2023, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan nasional mencapai 9,36%. Agar target dapat terpenuhi, diperlukan pendekatan kebijakan khusus melalui berbagai program di kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah.
“Sementara itu, untuk kemiskinan ekstrem, kita harus terus mengupayakan agar target nol persen berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 dapat terwujud pada 2024," ucap Muhadjir di Gedung MK, Jumat (5/4/2024).
Muhadjir melanjutkan, pendekatan dan program dari kementerian tersebut diharapkan bisa memudahkan target program penghapusan kemiskinan ekstrem yang sudah mencapai 1,12% di Maret 2023.
"Perlu kami sampaikan Yang Mulia, pada Maret 2022, kemiskinan ekstrem masih berada pada angka 2,04%, berarti capaian dalam satu tahun terakhir sebesar 0,92%. Perhitungan angka kemiskinaan di Indoensia adalah menggunakan pendekatan pengeluaran, dengan pendekatan tersebut, menghasilkan garis kemiskinan secara nasional sekitar Rp554.458 per kapita per bulan," ungkap Muhadjir.
"Dengan komposisi garis kemiskinan makanan 408.522 atau 74,21% dan garis kemiskinan, sebesar 141.936 atau 25,79%, maka dengan demikian dapat kami simpulkan bahwa faktor pembentuk kemiskinan di Indonesia 3/4-nya adalah komoditas pangan," tambah dia.
Maka dari itu, untuk menjaga daya beli kelompok masyarakat miskin, kata Muhadjir, komoditas pangan menjadi sangat penting, begitu juga dengan memberikan bantuan pangan langsung melalui bansos.
"Oleh karena itu, untuk menjaga daya beli masyarakat kelompok miskin, terutama komoditas pangan menjadi sangat penting, begitu juga dengan memberikan bantuan bahan pangan langsung mellaui program-program bantuan sosial dan bantuan pangan cadangan pemerintah atau CPP," pungkasnya.
Dalam keterangannya, Muhadjir membeberkan alasan pemerintah menggelontorkan bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat jelang Pemilu 2024 adalah untuk memenuhi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang ditetapkan sebesar 6,5-7,5%.
Sementara berdasarkan pada 2023, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan nasional mencapai 9,36%. Agar target dapat terpenuhi, diperlukan pendekatan kebijakan khusus melalui berbagai program di kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah.
“Sementara itu, untuk kemiskinan ekstrem, kita harus terus mengupayakan agar target nol persen berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 dapat terwujud pada 2024," ucap Muhadjir di Gedung MK, Jumat (5/4/2024).
Muhadjir melanjutkan, pendekatan dan program dari kementerian tersebut diharapkan bisa memudahkan target program penghapusan kemiskinan ekstrem yang sudah mencapai 1,12% di Maret 2023.
"Perlu kami sampaikan Yang Mulia, pada Maret 2022, kemiskinan ekstrem masih berada pada angka 2,04%, berarti capaian dalam satu tahun terakhir sebesar 0,92%. Perhitungan angka kemiskinaan di Indoensia adalah menggunakan pendekatan pengeluaran, dengan pendekatan tersebut, menghasilkan garis kemiskinan secara nasional sekitar Rp554.458 per kapita per bulan," ungkap Muhadjir.
"Dengan komposisi garis kemiskinan makanan 408.522 atau 74,21% dan garis kemiskinan, sebesar 141.936 atau 25,79%, maka dengan demikian dapat kami simpulkan bahwa faktor pembentuk kemiskinan di Indonesia 3/4-nya adalah komoditas pangan," tambah dia.
Maka dari itu, untuk menjaga daya beli kelompok masyarakat miskin, kata Muhadjir, komoditas pangan menjadi sangat penting, begitu juga dengan memberikan bantuan pangan langsung melalui bansos.
"Oleh karena itu, untuk menjaga daya beli masyarakat kelompok miskin, terutama komoditas pangan menjadi sangat penting, begitu juga dengan memberikan bantuan bahan pangan langsung mellaui program-program bantuan sosial dan bantuan pangan cadangan pemerintah atau CPP," pungkasnya.
(cip)
Lihat Juga :
tulis komentar anda