KPU Juga Kumpulkan Anggota Daerah Persiapan Hadapi Sengketa Pemilu 2024 di MK
Minggu, 24 Maret 2024 - 18:44 WIB
Ketua KPU Hasyim Asyari menyebut akan mengumpulkan sejumlah anggota KPU daerah untuk persiapan menghadapi sengketa PHPU di Mahkamah Konstitusi (MK). Foto/MPI
JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari menyebut akan mengumpulkan sejumlah anggota KPU daerah untuk persiapan menghadapi sengketa Perselisihan Hasil Pemilu Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka yang dipanggil adalah wilayah terdapat gugatan PHPU di MK.
"Nah malem ini, hari ini, hari Ahad tanggal 24 Maret 2024, malem ini KPU mengumpulkan, KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia untuk mempersiapkan, persidangan-persidangan dalam sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK)," ujar Hasyim usai Pelantikan Anggota KPU Daerah di Gedung KPU, Jakarta, Minggu (24/3/2024).
Sejauh ini, MK telah menerima 273 pengajuan sengketa Pemilu 2024. Perkara tersebut dibagi menjadi tiga gugatan yakni PHPU untuk pilpres sebanyak dua perkara, 12 perkara untuk DPD, serta 259 perkara DPR atau DPRD.
Hasyim mengatakan jumlah tersebut jauh lebih sedikit dibandingkan sengketa PHPU 2019. Meski begitu, karena KPU adalah satu-satunya lembaga yang digugat dalam PHPU, pihaknya akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang.
"Kalau dibanding Pemilu 2019 yang lalu, yang mendaftarkan perkara itu ada 340 perkara. Cuma saya belum tahu apakah data yang saya baca pengadministrasian dari Mahkamah Konstitusi," jelasnya.
KPU juga akan menyiapkan advokat untuk mengahadapi persidangan nantinya. Namun, Hasyim belum menjabarkan secara rinci berapa jumlah advokat yang akan disiapkan KPU.
"Kami juga sudah menyiapkan sejumlah advokat yang nanti akan menjadi kuasa hukum KPU dalam persidangan-persidangan di Mahkamah Konstitusi," katanya.
"Nah malem ini, hari ini, hari Ahad tanggal 24 Maret 2024, malem ini KPU mengumpulkan, KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia untuk mempersiapkan, persidangan-persidangan dalam sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK)," ujar Hasyim usai Pelantikan Anggota KPU Daerah di Gedung KPU, Jakarta, Minggu (24/3/2024).
Sejauh ini, MK telah menerima 273 pengajuan sengketa Pemilu 2024. Perkara tersebut dibagi menjadi tiga gugatan yakni PHPU untuk pilpres sebanyak dua perkara, 12 perkara untuk DPD, serta 259 perkara DPR atau DPRD.
Hasyim mengatakan jumlah tersebut jauh lebih sedikit dibandingkan sengketa PHPU 2019. Meski begitu, karena KPU adalah satu-satunya lembaga yang digugat dalam PHPU, pihaknya akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang.
"Kalau dibanding Pemilu 2019 yang lalu, yang mendaftarkan perkara itu ada 340 perkara. Cuma saya belum tahu apakah data yang saya baca pengadministrasian dari Mahkamah Konstitusi," jelasnya.
KPU juga akan menyiapkan advokat untuk mengahadapi persidangan nantinya. Namun, Hasyim belum menjabarkan secara rinci berapa jumlah advokat yang akan disiapkan KPU.
"Kami juga sudah menyiapkan sejumlah advokat yang nanti akan menjadi kuasa hukum KPU dalam persidangan-persidangan di Mahkamah Konstitusi," katanya.
(kri)
tulis komentar anda