Soal Isu Jokowi Jadi Ketum Partai Golkar, JK: Tak Penuhi Syarat
Rabu, 20 Maret 2024 - 22:41 WIB
Wakil Presiden (Wapres) RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) menyoroti isu Presiden Jokowi menjadi Ketum Partai Golkar. Foto/MPI/muhammad refi sandi
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) merespons isu soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar. JK menyebut jika hal itu tidak memenuhi syarat.
"Kan sudah dibantah oleh beberapa pihak dan tidak memenuhi syarat," kata JK di kediamannya Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (20/3/2024).
JK menjelaskan syarat untuk seseorang bisa menjadi Ketum Golkar salah satunya pernah menjadi pengurus Golkar selama lima tahun dan sebagai kader.
"Kan sudah jelas bahwa Golkar akan Munas pada Desember ya. Bahwa ada calon, selama calon memenuhi syarat, dia kader Golkar. Karena itu pernah pengurus lima tahun, satu periode, itu saja sebenarnya caranya, gampang caranya," ujarnya.
JK mengaku tidak setuju jika Musyawarah Nasional (Munas) Golkar digelar lebih cepat. Mantan Ketua Umum Golkar itu menyebut seluruh DPD Golkar sudah sepakat Munas Golkar dihelat Desember nanti.
"Iya, kan tidak boleh. Kalau dipercepat kan Munaslub (Musyawarah Nasional Luar Biasa) namanya, kalau Munaslub, nanti Munas, Munas lagi. Mereka sudah diputuskan dengan seluruh DPD, yang menentukan kan DPD bukan orang lain. DPD Rapim di Bali, memutuskan itu, itu secara partai sudah begitu memenuhi anggaran dasar," tambahnya.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo sempat disorot awak media karena mengenakan dasi kuning ketika hendak berangkat ke Tokyo Jepang dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Sabtu, 16 Desember 2023.
"Kan sudah dibantah oleh beberapa pihak dan tidak memenuhi syarat," kata JK di kediamannya Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (20/3/2024).
JK menjelaskan syarat untuk seseorang bisa menjadi Ketum Golkar salah satunya pernah menjadi pengurus Golkar selama lima tahun dan sebagai kader.
"Kan sudah jelas bahwa Golkar akan Munas pada Desember ya. Bahwa ada calon, selama calon memenuhi syarat, dia kader Golkar. Karena itu pernah pengurus lima tahun, satu periode, itu saja sebenarnya caranya, gampang caranya," ujarnya.
JK mengaku tidak setuju jika Musyawarah Nasional (Munas) Golkar digelar lebih cepat. Mantan Ketua Umum Golkar itu menyebut seluruh DPD Golkar sudah sepakat Munas Golkar dihelat Desember nanti.
"Iya, kan tidak boleh. Kalau dipercepat kan Munaslub (Musyawarah Nasional Luar Biasa) namanya, kalau Munaslub, nanti Munas, Munas lagi. Mereka sudah diputuskan dengan seluruh DPD, yang menentukan kan DPD bukan orang lain. DPD Rapim di Bali, memutuskan itu, itu secara partai sudah begitu memenuhi anggaran dasar," tambahnya.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo sempat disorot awak media karena mengenakan dasi kuning ketika hendak berangkat ke Tokyo Jepang dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Sabtu, 16 Desember 2023.
Lihat Juga :
tulis komentar anda