Netralitas Jokowi Disorot di Sidang PBB, Din Syamsuddin: Runtuhnya Kedaulatan Rakyat
Rabu, 20 Maret 2024 - 08:32 WIB
"Itu salah satu bukti aspek penerapan HAM sehingga berhimpit dengan pelaksanaan pemilu yang Pak Jusuf Kalla menggunakan istilah merampas hak rakyat. Rakyat seharusnya bebas memilih tapi dipengaruhi oleh iming-iming, money politic, sembako, dan intimidasi," ujarnya di Kediaman Resmi Duta Besar Jepang untuk Republik Indonesia, Jalan Daksa V, Jakarta Selatan, Selasa (19/3/2024).
"Mengarahkan organ-organ negara itu kesalahan fatal, itu yang kita sebut runtuhnya kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat tidak hanya terkait Pemilu, ini kalau tidak dihentikan buruk sekali saya menyebutnya ada sustainable crime atau kejahatan yang berkesinambungan terhadap rakyat," sambungnya.
Menurut dia, kejahatan rezim terhadap rakyat itu menggeser budaya politik bangsa menjadi pragmatis, oportunistik, dan materialistik.
"Dakwah Islamiyah yang melatih kejujuran, kebenaran terhapus dalam sehari dengan sembako. Umat Islam kalah karena umatnya, jangankan umatnya tokohnya saja bisa dibeli, rusak," katanya.
Din Syamsuddin mengusulkan agar pencalonan presiden dan wakil presiden menggunakan UUD 1945 asli. Menggunakan mekanisme MPR yang mana pemilihan tersebut juga atas masukan dari sejumlah ormas Islam terbesar di Indonesia.
"Mengarahkan organ-organ negara itu kesalahan fatal, itu yang kita sebut runtuhnya kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat tidak hanya terkait Pemilu, ini kalau tidak dihentikan buruk sekali saya menyebutnya ada sustainable crime atau kejahatan yang berkesinambungan terhadap rakyat," sambungnya.
Menurut dia, kejahatan rezim terhadap rakyat itu menggeser budaya politik bangsa menjadi pragmatis, oportunistik, dan materialistik.
"Dakwah Islamiyah yang melatih kejujuran, kebenaran terhapus dalam sehari dengan sembako. Umat Islam kalah karena umatnya, jangankan umatnya tokohnya saja bisa dibeli, rusak," katanya.
Din Syamsuddin mengusulkan agar pencalonan presiden dan wakil presiden menggunakan UUD 1945 asli. Menggunakan mekanisme MPR yang mana pemilihan tersebut juga atas masukan dari sejumlah ormas Islam terbesar di Indonesia.
(jon)
Lihat Juga :