Polemik Barang Kena Cukai di Indonesia
Senin, 18 Maret 2024 - 07:05 WIB
Di Indonesia, pendapatan dari cukai berasal dari berbagai jenis barang dan layanan yang dikenakan pajak, seperti rokok, etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol, dan bentuk cukai lain dalam jumlah kecil. Sebagaimana cukai pada rokok, misalnya, dikenakan untuk mengendalikan perilaku merokok yang memiliki eksternalitas negatif bagi lingkungan maupun kesehatan.
Pada nomenklatur anggaran negara, cukai rokok masuk dalam jenis penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang faktanya memiliki kontribusi besar dalam komponen penerimaan cukai, yakni 96%. Lebih lanjut, data juga menunjukkan bahwa CHT sendiri sejak tahun 2015 memiliki rata-rata kontribusi sebesar 11% terhadap total penerimaan nasional. Bahkan, pada tahun 2020 (ketika terjadi pandemi), kontribusi CHT terhadap total penerimaan nasional mencapai 13%. Hal tersebut menunjukkan bahwa CHT mampu menjadi salah satu penopang penerimaan negara, bahkan ketika negara mengalami penurunan penerimaan selama pandemi.
Dalam perkembangannya kini, kenaikan tarif cukai dan harga rokok yang terus mengalami peningkatan hampir setiap tahunnya juga berdampak negatif terhadap pertumbuhan penerimaan CHT di Indonesia. Data Kementerian Keuangan RI mencatat bahwa bahwa sepanjang tahun 2023, penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp 286,2 triliun atau hanya mencapai 95,4% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Adapun salah satu penyebab tidak tercapainya target tersebut karena penerimaan cukai mengalami penurunan akibat kenaikan tarif CHT. Hal tersebut ditandai dengan penurunan produksi rokok yang terus tumbuh negatif dalam beberapa tahun terakhir.
Berdasarkan penelitian PPKE FEB UB (2022) tarif cukai saat ini sudah mencapai titik optimum untuk menghasilkan penerimaan CHT. Hasil analisis menunjukkan bahwa kenaikan tarif dan harga rokok hanya akan berdampak pada berkurangnya volume produksi rokok legal, bahkan akan mendorong meningkatnya peredaran rokok illegal. Kondisi tersebut mendorong produksi rokok legal terus menurun, termasuk pertumbuhannya, dan akhirnya membahayakan keberlangsungan jumlah pabrik rokok (legal).
Saatnya kini bagi pemerintah untuk segera melangkah untuk menambah alternatif barang kena cukai sebagai upaya mendorong peningkatan penerimaan negara karena kenaikan tarif cukai rokok telah mencapai titik optimum. Sejak 1995, pemerintah hanya mengenakan cukai pada 3 BKC yaitu tembakau, alkohol, etil alkohol. Seiring perkembangan zaman, makin disadari bahwa produk-produk selain tiga BKC tersebut masih banyak produk lain yang perlu dikendalikan peredarannya karena berdampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan, sehingga BKC perlu ditambah.
Berkaca dari komponen BKC yang dikenakan di negara lain, penerimaan cukai terbesar di beberapa negara di dunia bukan dari CHT. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki beberapa pilihan BKC lainnya yang berpotensi untuk dapat meningkatkan penerimaan cukai negara. Seperti di Belanda dan Perancis, pendapatan cukai terbesar dari kedua negara tersebut berasal dari produk energi. Selain itu, untuk Finlandia, penerimaan cukai terbesar negara tersebut berasal dari bahan bakar cair. Untuk Thailand, penerimaan cukai terbesar negara tersebut berasal dari pajak minyak.
Meski demikian, pengenaan cukai perlu dilakukan dengan hati-hati dan berkeadilan untuk dapat menjadi instrumen yang kuat dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan bagi Indonesia.
Peningkatan tarif cukai yang terlalu drastis dapat berdampak negatif pada konsumsi dan aktivitas ekonomi, sementara tarif yang terlalu rendah mungkin tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara. Oleh sebab itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi secara terus-menerus terkait kebijakan cukai, termasuk mempertimbangkan dampaknya terhadap konsumsi, penerimaan negara, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Semoga.
Pada nomenklatur anggaran negara, cukai rokok masuk dalam jenis penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang faktanya memiliki kontribusi besar dalam komponen penerimaan cukai, yakni 96%. Lebih lanjut, data juga menunjukkan bahwa CHT sendiri sejak tahun 2015 memiliki rata-rata kontribusi sebesar 11% terhadap total penerimaan nasional. Bahkan, pada tahun 2020 (ketika terjadi pandemi), kontribusi CHT terhadap total penerimaan nasional mencapai 13%. Hal tersebut menunjukkan bahwa CHT mampu menjadi salah satu penopang penerimaan negara, bahkan ketika negara mengalami penurunan penerimaan selama pandemi.
Dalam perkembangannya kini, kenaikan tarif cukai dan harga rokok yang terus mengalami peningkatan hampir setiap tahunnya juga berdampak negatif terhadap pertumbuhan penerimaan CHT di Indonesia. Data Kementerian Keuangan RI mencatat bahwa bahwa sepanjang tahun 2023, penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp 286,2 triliun atau hanya mencapai 95,4% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Adapun salah satu penyebab tidak tercapainya target tersebut karena penerimaan cukai mengalami penurunan akibat kenaikan tarif CHT. Hal tersebut ditandai dengan penurunan produksi rokok yang terus tumbuh negatif dalam beberapa tahun terakhir.
Berdasarkan penelitian PPKE FEB UB (2022) tarif cukai saat ini sudah mencapai titik optimum untuk menghasilkan penerimaan CHT. Hasil analisis menunjukkan bahwa kenaikan tarif dan harga rokok hanya akan berdampak pada berkurangnya volume produksi rokok legal, bahkan akan mendorong meningkatnya peredaran rokok illegal. Kondisi tersebut mendorong produksi rokok legal terus menurun, termasuk pertumbuhannya, dan akhirnya membahayakan keberlangsungan jumlah pabrik rokok (legal).
Saatnya kini bagi pemerintah untuk segera melangkah untuk menambah alternatif barang kena cukai sebagai upaya mendorong peningkatan penerimaan negara karena kenaikan tarif cukai rokok telah mencapai titik optimum. Sejak 1995, pemerintah hanya mengenakan cukai pada 3 BKC yaitu tembakau, alkohol, etil alkohol. Seiring perkembangan zaman, makin disadari bahwa produk-produk selain tiga BKC tersebut masih banyak produk lain yang perlu dikendalikan peredarannya karena berdampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan, sehingga BKC perlu ditambah.
Berkaca dari komponen BKC yang dikenakan di negara lain, penerimaan cukai terbesar di beberapa negara di dunia bukan dari CHT. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki beberapa pilihan BKC lainnya yang berpotensi untuk dapat meningkatkan penerimaan cukai negara. Seperti di Belanda dan Perancis, pendapatan cukai terbesar dari kedua negara tersebut berasal dari produk energi. Selain itu, untuk Finlandia, penerimaan cukai terbesar negara tersebut berasal dari bahan bakar cair. Untuk Thailand, penerimaan cukai terbesar negara tersebut berasal dari pajak minyak.
Meski demikian, pengenaan cukai perlu dilakukan dengan hati-hati dan berkeadilan untuk dapat menjadi instrumen yang kuat dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan bagi Indonesia.
Peningkatan tarif cukai yang terlalu drastis dapat berdampak negatif pada konsumsi dan aktivitas ekonomi, sementara tarif yang terlalu rendah mungkin tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara. Oleh sebab itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi secara terus-menerus terkait kebijakan cukai, termasuk mempertimbangkan dampaknya terhadap konsumsi, penerimaan negara, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Semoga.
(abd)
Lihat Juga :