Apa Perbedaan Jenderal Kehormatan, Jenderal Besar, dan Jenderal TNI? Ini Penjelasannya
Minggu, 10 Maret 2024 - 05:00 WIB
Aturan Pangkat Kehormatan kemudian dihapus oleh Presiden Soeharto melalui PP Nomor 6 Tahun 1990 tertanggal 11 Maret 1990. Alasannya Pangkat Kehormatan tidak memberikan dampak apa pun dalam kemiliteran.
Meski aturannya telah dicabut tapi dalam praktiknya pemberian Pangkat Kehormatan tetap dilakukan. Misalnya Presiden Abdurrahman Wahid yang memberikan pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menko Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan Agum Gumelar serta Menteri Perindustrian dan Perdagangan Luhut Binsar Pandjaitan.
Kemudian Presiden Megawati Soekarnoputri juga memberikan pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menko Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Hari Sabarno, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono.
Terakhir, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memberikan pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menhan Prabowo Subianto. Pemerintah berdalih pemberian pangkat itu didasarkan UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
Pangkat Jenderal Kehormatan diberikan karena Prabowo karena sebelumnya dianugerahi Bintang Yudha Dharma Utama. Sesuai Pasal 33 UU Nomor 20 Tahun 2009, penerima Gelar, Tanda Jasa, dan/atau Tanda Kehormatan berhak atas penghormatan dan penghargaan dari negara. Penghormatan dan Penghargaan bagi penerima yang masih hidup dapat berupa pengangkatan atau kenaikan pangkat secara istimewa.
Sejak zaman Presiden Soekarno hingga Presiden Jokowi, setidak ada 8 orang yang telah mendapatkan pangkat Jenderal Kehormatan. Mereka adalah Soerjadi Soedirdja, Hari Sabarno, Soesilo Soedarman, AM Hendropriyono, Agum Gumelar, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Luhut Binsar Pandjaitan, dan Prabowo Subianto.
Pangkat Jenderal Besar tercantum dalam Pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perubahan PP Nomor 6 Tahum 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Aturan ini ditetapkan pada 29 September 1997 dan ditandatangani oleh Presiden Soeharto.
Berdasarkan PP tersebut, pangkat Jenderal Besar, Laksamana Besar, dan Masekal Besar hanya diberikan kepada Perwira Tinggi yang sangat berjasa terhadap perkembangan bangsa dan negara pada umumnya dan TNI pada khususnya. Pangkat ini diberikan diberikan oleh Presiden atas usul Panglima ABRI.
Dalam sejarahnya, hanya tiga orang yang mendapat anugerah pangkat Jenderal Besar, yakni Soedirman, Abdul Haris Nasution, dan Soeharto. Pangkat tersebut diberikan oleh Presiden Soeharto dalam perayaan HUT ke-52 ABRI pada 1997.
Pangkat Jenderal Besar, Laksamana Besar, dan Marsekal Besar tidak lagi digunakan atau dihapus melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI yang ditetapkan pada 1 Maret 2010 dan ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Berbeda dengan Jenderal Kehormatan, pangkat Jenderal memiliki konsekuensi wewenang dan tanggung jawab dalam hierarki keprajuritan. Mereka yang menyandang pangkat Jenderal adalah pimpinan tertinggi TNI AD, yakni Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan Panglima TNI yang berasal dari TNI AD.
Berdasarkan ketentuan PP Nomor 39 Tahun 2010, Jenderal adalah pangkat tertinggi dalam golongan pangkat Perwira Tinggi (Pati) TNI. Golongan pangkat di bawahnya adalah Letnan Jenderal (Letjen), Mayor Jenderal (Mayjen), dan Brigadir Jenderal (Brigjen). Karena itu hanya segelintir prajurit TNI yang berhasil mendapatkan jenderal bintang 4 tersebut.
Meski aturannya telah dicabut tapi dalam praktiknya pemberian Pangkat Kehormatan tetap dilakukan. Misalnya Presiden Abdurrahman Wahid yang memberikan pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menko Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan Agum Gumelar serta Menteri Perindustrian dan Perdagangan Luhut Binsar Pandjaitan.
Kemudian Presiden Megawati Soekarnoputri juga memberikan pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menko Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Hari Sabarno, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono.
Terakhir, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memberikan pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menhan Prabowo Subianto. Pemerintah berdalih pemberian pangkat itu didasarkan UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
Pangkat Jenderal Kehormatan diberikan karena Prabowo karena sebelumnya dianugerahi Bintang Yudha Dharma Utama. Sesuai Pasal 33 UU Nomor 20 Tahun 2009, penerima Gelar, Tanda Jasa, dan/atau Tanda Kehormatan berhak atas penghormatan dan penghargaan dari negara. Penghormatan dan Penghargaan bagi penerima yang masih hidup dapat berupa pengangkatan atau kenaikan pangkat secara istimewa.
Sejak zaman Presiden Soekarno hingga Presiden Jokowi, setidak ada 8 orang yang telah mendapatkan pangkat Jenderal Kehormatan. Mereka adalah Soerjadi Soedirdja, Hari Sabarno, Soesilo Soedarman, AM Hendropriyono, Agum Gumelar, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Luhut Binsar Pandjaitan, dan Prabowo Subianto.
2. Jenderal Besar
Jenderal Besar pernah diakui dalam sistem kepangkatan TNI Angkatan Darat. Pangkat ini setara dengan Laksamana Besar untuk TNI Angkatan Laut, dan Marsekal Besar untuk TNI Angkatan Udara. Pangkat yang disimbolkan dengan lima bintang emas di pundak seragam itu bersifat penghargaan dan tidak mengandung konsekwensi wewenang dan tanggung jawab dalam hierarki keprajuritan.Pangkat Jenderal Besar tercantum dalam Pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perubahan PP Nomor 6 Tahum 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Aturan ini ditetapkan pada 29 September 1997 dan ditandatangani oleh Presiden Soeharto.
Berdasarkan PP tersebut, pangkat Jenderal Besar, Laksamana Besar, dan Masekal Besar hanya diberikan kepada Perwira Tinggi yang sangat berjasa terhadap perkembangan bangsa dan negara pada umumnya dan TNI pada khususnya. Pangkat ini diberikan diberikan oleh Presiden atas usul Panglima ABRI.
Dalam sejarahnya, hanya tiga orang yang mendapat anugerah pangkat Jenderal Besar, yakni Soedirman, Abdul Haris Nasution, dan Soeharto. Pangkat tersebut diberikan oleh Presiden Soeharto dalam perayaan HUT ke-52 ABRI pada 1997.
Pangkat Jenderal Besar, Laksamana Besar, dan Marsekal Besar tidak lagi digunakan atau dihapus melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI yang ditetapkan pada 1 Maret 2010 dan ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
3. Jenderal
Setelah jenderal bintang 5 dihapus, maka pangkat tertinggi di TNI adalah Jenderal untuk TNI AD, Laksamana untuk TNI AL, dan Marsekal untuk TNI AU. Pangkat ini ditandai dengan simbol empat bintang di pundak seragam.Berbeda dengan Jenderal Kehormatan, pangkat Jenderal memiliki konsekuensi wewenang dan tanggung jawab dalam hierarki keprajuritan. Mereka yang menyandang pangkat Jenderal adalah pimpinan tertinggi TNI AD, yakni Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan Panglima TNI yang berasal dari TNI AD.
Berdasarkan ketentuan PP Nomor 39 Tahun 2010, Jenderal adalah pangkat tertinggi dalam golongan pangkat Perwira Tinggi (Pati) TNI. Golongan pangkat di bawahnya adalah Letnan Jenderal (Letjen), Mayor Jenderal (Mayjen), dan Brigadir Jenderal (Brigjen). Karena itu hanya segelintir prajurit TNI yang berhasil mendapatkan jenderal bintang 4 tersebut.
tulis komentar anda