Chico Hakim: Rekayasa Penggelembungan Suara PSI Harus Ditolak
Minggu, 03 Maret 2024 - 18:40 WIB
Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Chico Hakim merespons suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang melonjak tajam secara signifikan. Foto/Dok SINDOnews
JAKARTA - Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Chico Hakim merespons suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang melonjak tajam secara signifikan. Ia menilai ada campur tangan kekuasaan dalam melonjaknya kenaikan suara PSI.
Chico menjelaskan hal ini terlihat dari suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang sempat turun seiring naiknya suara PSI. Padahal, menurutnya, PPP selalu mendapatkan hasil yang lebih tinggi dari survei.
"Selama ini PPP selalu memperoleh hasil pemilu di atas hasil survei karena sebaran pemilih di kantong-kantong Islam seluruh Indonesia secara merata dibandingkan PKB yang terkonsentrasi di Jatim. Dan terbukti dari penghitungan suara sebelum hari-hari ini, suara PPP aman di atas empat persen," kata Chico kepada wartawan, Minggu (3/3/2024).
Ia menduga suara PSI naik signifikannya dilatarbelakangi adanya penggelembungan suara dan mengambil alih dari suara hal. Menurutnya hal ini dimungkinkan apabila melihat pemilu yang sedari awal sarat dugaan intervensi dari kekuasaan yang diduga melibatkan ASN, TNI-Polri, dan penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) sejak awal masa kampanye bahkan sebelum.
“Naiknya secara signifikan suara PSI dan turunnya suara PPP semakin menegaskan bahwa ada penggelembungan suara dengan mengambil suara dari partai lain,” tegas dia.
Menurutnya, rekayasa penggelembungan suara untuk PSI pun harus ditolak secara tegas. Sebab jika tidak, Chico yakin rakyat akan menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden yang menghilangkan partai berlambang Ka’bah lantaran mendukung Ganjar dan Mahfud di Pilpres 2024.
"Bila ini terus terjadi hingga akhir penghitungan suara, maka masyarakat akan menilai Presiden Jokowi sebagai Presiden yang menghilangkan sejarah Partai Ka’bah (karena mendukung Ganjar-Mahfud) dari Indonesia akibat dukungannya ke PSI. Rekayasa penggelembungan suara PSI harus ditolak," sambungnya.
Politikus PDIP itu menyebut bahwa PSI hanya mampu lolos ambang batas empat persen lantaran adanya kekuasaan yang ikut andil. “Karena memang sejak awal diduga PSI seharusnya tidak lolos sebagai peserta pemilu, hanya karena campur tangan kekuasaanlah yang membuat PSI lolos,” pungkasnya.
Chico menjelaskan hal ini terlihat dari suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang sempat turun seiring naiknya suara PSI. Padahal, menurutnya, PPP selalu mendapatkan hasil yang lebih tinggi dari survei.
"Selama ini PPP selalu memperoleh hasil pemilu di atas hasil survei karena sebaran pemilih di kantong-kantong Islam seluruh Indonesia secara merata dibandingkan PKB yang terkonsentrasi di Jatim. Dan terbukti dari penghitungan suara sebelum hari-hari ini, suara PPP aman di atas empat persen," kata Chico kepada wartawan, Minggu (3/3/2024).
Baca Juga
Ia menduga suara PSI naik signifikannya dilatarbelakangi adanya penggelembungan suara dan mengambil alih dari suara hal. Menurutnya hal ini dimungkinkan apabila melihat pemilu yang sedari awal sarat dugaan intervensi dari kekuasaan yang diduga melibatkan ASN, TNI-Polri, dan penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) sejak awal masa kampanye bahkan sebelum.
“Naiknya secara signifikan suara PSI dan turunnya suara PPP semakin menegaskan bahwa ada penggelembungan suara dengan mengambil suara dari partai lain,” tegas dia.
Menurutnya, rekayasa penggelembungan suara untuk PSI pun harus ditolak secara tegas. Sebab jika tidak, Chico yakin rakyat akan menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden yang menghilangkan partai berlambang Ka’bah lantaran mendukung Ganjar dan Mahfud di Pilpres 2024.
"Bila ini terus terjadi hingga akhir penghitungan suara, maka masyarakat akan menilai Presiden Jokowi sebagai Presiden yang menghilangkan sejarah Partai Ka’bah (karena mendukung Ganjar-Mahfud) dari Indonesia akibat dukungannya ke PSI. Rekayasa penggelembungan suara PSI harus ditolak," sambungnya.
Politikus PDIP itu menyebut bahwa PSI hanya mampu lolos ambang batas empat persen lantaran adanya kekuasaan yang ikut andil. “Karena memang sejak awal diduga PSI seharusnya tidak lolos sebagai peserta pemilu, hanya karena campur tangan kekuasaanlah yang membuat PSI lolos,” pungkasnya.
(rca)
tulis komentar anda