Koalisi Masyarakat Sipil Sebut Lonjakan Suara PSI Tak Masuk Akal: Pembajakan Pemilu 2024 Nyaris Sempurna
Minggu, 03 Maret 2024 - 07:59 WIB
Suara PSI sudah mencapai 3,13%, mendekati ambang batas parliamentary threshold sebesar 4%. Padahal, dalam pantauan Koalisi Masyarakat Sipil, hasil real count data dari 530.776 tempat pemungutan suara (TPS) per Senin 26 Februari 2023, suara PSI hanya sebesar 2.001.493 suara atau 2,68%.
"Bagi Koalisi Masyarakat Sipil yang sangat akrab dengan data riset serta terbiasa membaca tren dan dinamika data, lonjakan presentase suara PSI di saat data suara masuk di atas 60% itu tidak lazim dan tidak masuk akal. Koalisi sudah menduga penggelembungan suara akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan penghentian Sirekap KPU," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (2/3/2024).
Sebagaimana diketahui bersama, sejak 18 Februari 2024 yang lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) di beberapa kabupaten/kota sempat menghentikan pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Pada saat yang sama, Sirekap KPU dihentikan dengan alasan sinkronisasi data secara faktual beberapa kali tidak bisa diakses publik.
"Koalisi sudah mengingatkan bahwa penghentian pleno terbuka tentang rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan serta penghentian Sirekap KPU harus dipersoalkan. Sebab hal itu menguatkan kecurigaan publik bahwa Pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi," jelasnya.
Koalisi Masyarakat Sipil menilai pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu 2024 direkayasa sedemikian rupa diduga kuat untuk mewujudkan tiga keinginan Jokowi. Tiga keinginan itu di antaranya memenangkan pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, meloloskan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke Parlemen, dan terakhir untuk menggerus suara PDIP.
"Bagi Koalisi Masyarakat Sipil yang sangat akrab dengan data riset serta terbiasa membaca tren dan dinamika data, lonjakan presentase suara PSI di saat data suara masuk di atas 60% itu tidak lazim dan tidak masuk akal. Koalisi sudah menduga penggelembungan suara akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan penghentian Sirekap KPU," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (2/3/2024).
Sebagaimana diketahui bersama, sejak 18 Februari 2024 yang lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) di beberapa kabupaten/kota sempat menghentikan pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Pada saat yang sama, Sirekap KPU dihentikan dengan alasan sinkronisasi data secara faktual beberapa kali tidak bisa diakses publik.
"Koalisi sudah mengingatkan bahwa penghentian pleno terbuka tentang rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan serta penghentian Sirekap KPU harus dipersoalkan. Sebab hal itu menguatkan kecurigaan publik bahwa Pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi," jelasnya.
Koalisi Masyarakat Sipil menilai pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu 2024 direkayasa sedemikian rupa diduga kuat untuk mewujudkan tiga keinginan Jokowi. Tiga keinginan itu di antaranya memenangkan pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, meloloskan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke Parlemen, dan terakhir untuk menggerus suara PDIP.
Lihat Juga :