Respons PSI terkait Wacana Hak Angket Pilpres 2024
Kamis, 22 Februari 2024 - 17:09 WIB
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memberikan pandangannya terkait usulan wacana penggunaan Hak Angket DPR dengan alasan terjadinya kecurangan Pilpres 2024. Foto/Ilustrasi/Arif Julianto/SINDOnews
JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memberikan pandangannya terkait usulan wacana penggunaan Hak Angket DPR dengan alasan terjadinya kecurangan Pilpres 2024. Wakil Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman memberikan pandangannya tentang hal ini.
"Jangan gunakan jalur politik DPR untuk menggagalkan hasil pemilihan presiden. Terimalah kekalahan dengan lapang dada," kata Andy Budiman dalam keterangannya, Kamis (22/2/2024).
Hak Angket kata dia, bukan jalur konstitusional untuk menggugat kecurangan Pilpres 2024. "Usulan Hak Angket ini digulirkan oleh politisi yang tidak siap menerima kekalahan," ucap Andy Budiman.
"Gerakan politik ini tidak akan bisa menggagalkan hasil pemilihan presiden. Suara rakyat tidak akan bisa digagalkan oleh manuver politik seperti ini," tambahnya.
Kepada para pihak yang merasa ada kecurangan kata dia, silakan menyelesaikannnya melalui mekanisme yang disediakan.
"Kalau ada partai atau kandidat capres cawapres merasa dicurangi, silakan kawal proses rekapitulasi di kecamatan, kota/ kabupaten, provinsi, hingga KPU RI karena saat ini proses rekapitulasi masih berjalan," tuturnya.
"Kalau memang punya bukti kecurangan penyelenggara pemilu, silakan mempersiapkan gugatan sesuai jalur-jalur hukum yang tersedia melalui Bawaslu, DKPP, dan MK," tutupnya.
"Jangan gunakan jalur politik DPR untuk menggagalkan hasil pemilihan presiden. Terimalah kekalahan dengan lapang dada," kata Andy Budiman dalam keterangannya, Kamis (22/2/2024).
Hak Angket kata dia, bukan jalur konstitusional untuk menggugat kecurangan Pilpres 2024. "Usulan Hak Angket ini digulirkan oleh politisi yang tidak siap menerima kekalahan," ucap Andy Budiman.
"Gerakan politik ini tidak akan bisa menggagalkan hasil pemilihan presiden. Suara rakyat tidak akan bisa digagalkan oleh manuver politik seperti ini," tambahnya.
Kepada para pihak yang merasa ada kecurangan kata dia, silakan menyelesaikannnya melalui mekanisme yang disediakan.
"Kalau ada partai atau kandidat capres cawapres merasa dicurangi, silakan kawal proses rekapitulasi di kecamatan, kota/ kabupaten, provinsi, hingga KPU RI karena saat ini proses rekapitulasi masih berjalan," tuturnya.
"Kalau memang punya bukti kecurangan penyelenggara pemilu, silakan mempersiapkan gugatan sesuai jalur-jalur hukum yang tersedia melalui Bawaslu, DKPP, dan MK," tutupnya.
(maf)
tulis komentar anda