PPP Berharap Tak Ada Operasi Khusus untuk Menaikkan dan Mengurangi Suara Partai
Rabu, 21 Februari 2024 - 14:24 WIB
Anggota Mahkamah Partai DPP PPP Abdullah Mansyur berharap tidak ada operasi politik dalam penghitungan suara yang bisa merugikan partai tertentu dan menguntungkan partai lain. FOTO/DOK.MPI
JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memastikan semua proses pemilu berjalan dengan fair dan adil. PPP berharap tidak ada operasi politik dalam penghitungan suara yang bisa merugikan partai tertentu dan menguntungkan partai lain.
Anggota Mahkamah Partai DPP PPP Abdullah Mansyur mengatakan, pencoblosan Pemilu pada 14 Februari 2024 telah berlangsung dengan berbagai dinamika yang terjadi, termasuk adanya dugaan politisasi bantuan sosial (bansos) hingga sejumlah kecurangan.
"Pada fase saat ini, PPP berharap semua pihak bisa menjaga proses penghitungan suara agar sesuai dengan apa yang dilakukan pada 14 Februari dan meminta semua pihak untuk tidak berupaya melakukan operasi politik yang bisa merugikan partai tertentu dan menguntungkan partai lain," kata Abdullah Mansyur dalam keterangannya, Rabu (21/2/2024).
Abdullah Mansyur meminta hal ini menjadi perhatian semua pihak di tengah munculnya informasi yang menyebutkan adanya operasi khusus yang terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) untuk mengurangi suara PPP dan menaikkan suara partai tertentu agar lebih besar dibanding perolehan yang sebenarnya. Upaya mengurangi perolehan suara menjadi ancaman bagi PPP karena bisa membuat Partai Ka'bah itu tidak lolos ambang batas parlemen sebesar 4%.
Atas situasi tersebut, PPP meminta kepada pemerintah, khususnya kepada Presiden Jokowi untuk memastikan operasi politik yang inkonstitusional tersebut tidak terjadi. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden Joko Widodo diharapkan dapat memastikan semua proses Pemilu berjalan dengan fair dan adil, serta memastikan suara PPP tetap sesuai dengan angka perolehan sebenarnya yaitu lebih dari 4%
"Kami meminta kepada seluruh simpatisan, anggota dan kader PPP untuk mewaspadai berbagai upaya operasi politik tersebut dan terus berjuang bagi eksistensi PPP dalam sejarah parpol di Indonesia," katanya.
Anggota Mahkamah Partai DPP PPP Abdullah Mansyur mengatakan, pencoblosan Pemilu pada 14 Februari 2024 telah berlangsung dengan berbagai dinamika yang terjadi, termasuk adanya dugaan politisasi bantuan sosial (bansos) hingga sejumlah kecurangan.
"Pada fase saat ini, PPP berharap semua pihak bisa menjaga proses penghitungan suara agar sesuai dengan apa yang dilakukan pada 14 Februari dan meminta semua pihak untuk tidak berupaya melakukan operasi politik yang bisa merugikan partai tertentu dan menguntungkan partai lain," kata Abdullah Mansyur dalam keterangannya, Rabu (21/2/2024).
Abdullah Mansyur meminta hal ini menjadi perhatian semua pihak di tengah munculnya informasi yang menyebutkan adanya operasi khusus yang terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) untuk mengurangi suara PPP dan menaikkan suara partai tertentu agar lebih besar dibanding perolehan yang sebenarnya. Upaya mengurangi perolehan suara menjadi ancaman bagi PPP karena bisa membuat Partai Ka'bah itu tidak lolos ambang batas parlemen sebesar 4%.
Atas situasi tersebut, PPP meminta kepada pemerintah, khususnya kepada Presiden Jokowi untuk memastikan operasi politik yang inkonstitusional tersebut tidak terjadi. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden Joko Widodo diharapkan dapat memastikan semua proses Pemilu berjalan dengan fair dan adil, serta memastikan suara PPP tetap sesuai dengan angka perolehan sebenarnya yaitu lebih dari 4%
"Kami meminta kepada seluruh simpatisan, anggota dan kader PPP untuk mewaspadai berbagai upaya operasi politik tersebut dan terus berjuang bagi eksistensi PPP dalam sejarah parpol di Indonesia," katanya.
Baca Juga
(abd)
tulis komentar anda