Mahfud MD dan Peluru Tak Terkendali Tantang Menteri yang Terlibat Kampanye Mundur
Jum'at, 09 Februari 2024 - 15:15 WIB
Baca juga: Mahfud MD Ajak Warga Pilih Pemimpin Sesuai Hati Nurani, Tak Terpengaruh Survei dan Berita Hoaks
Tantangan dari Peluru Tak Terkendali tersebut langsung dijawab lugas oleh mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) tersebut. "Tantangan anda, saya teruskan juga sebagai tantangan saya kepada mereka (para menteri)," tegas Mahfud.
Jawaban tersebut sontak membuat orang-orang yang hadir bersorak menyambut baik tantangan Prof Mahfud dan Peluru Tak Terkendali.
Diketahui sejumlah menteri terang-terangan ikut dalam kampanye politik beberapa waktu lalu. Hal ini membuat publik bertanya-tanya mengenai netralitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para pembantunya di pilpres tahun ini.
Ketidakpercayaan masyarakat terhadap netralitas negara dalam Pilpres 2024 ini, membuat para guru besar di berbagai universitas dan para mahasiswa memperingatkan pemerintahan Jokowi.
Mereka menegaskan agar presiden dan para menteri untuk tidak ikut campur dalam proses pemilihan kepala negara berikutnya dan mengintervensi suara rakyat.
Tantangan dari Peluru Tak Terkendali tersebut langsung dijawab lugas oleh mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) tersebut. "Tantangan anda, saya teruskan juga sebagai tantangan saya kepada mereka (para menteri)," tegas Mahfud.
Jawaban tersebut sontak membuat orang-orang yang hadir bersorak menyambut baik tantangan Prof Mahfud dan Peluru Tak Terkendali.
Diketahui sejumlah menteri terang-terangan ikut dalam kampanye politik beberapa waktu lalu. Hal ini membuat publik bertanya-tanya mengenai netralitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para pembantunya di pilpres tahun ini.
Ketidakpercayaan masyarakat terhadap netralitas negara dalam Pilpres 2024 ini, membuat para guru besar di berbagai universitas dan para mahasiswa memperingatkan pemerintahan Jokowi.
Mereka menegaskan agar presiden dan para menteri untuk tidak ikut campur dalam proses pemilihan kepala negara berikutnya dan mengintervensi suara rakyat.
Lihat Juga :