Di Makam Bung Karno, GMNI Sampaikan Seruan Matinya Demokrasi
Rabu, 07 Februari 2024 - 18:27 WIB
Penyelenggaraan negara yang baik didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Hukum tidak boleh menjadi alat untuk mempertahankan kekuasasaan, digunakan sebagai senjata untuk memberangus mereka yang tidak sejalan dengan pemerintah.
“Hukum tidak boleh menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan, digunakan sebagai senjata untuk memberangus mereka yang tidak sejalan dengan pemerintah,” papar Arjuna.
Kelima, mengajak seluruh komponen masyarakat untuk menolak segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang dapat merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Arjuna menilai akhir-akhir ini ada upaya melanggengkan nepotisme dan politik dinasti.
Sehingga pandangan masyarakat bahwa nepotisme bertentangan dengan kesetaraan dan keadilan yang diusung oleh Pancasila terkacaukan. Karena itulah pihaknya mengingatkan kembali bahwa pemberantasan nepotisme menjadi amanat reformasi yang tidak boleh ditinggalkan.
Padahal nepotisme merusak tatanan sosial dan tatanan bernegara. “KKN adalah musuh demokrasi. Demokrasi akan cacat jika ada upaya pelanggengan terhadap KKN secara sistematis,” ujar Arjuna.
Selain itu, seruan ini juga mengajak semua komponen masyarakat untuk berani bersuara sebagai bagian dari kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dilindungi UUD karena bangsa ini milik kita semua, dari semua untuk semua.
“Kebebasan berekspresi dan berpendapat adalah fondasi kehidupan politik yang beradab. Tanpa ada kebebasan berekspresi dan berpendapat kita seperti kembali ke era Orde Baru dan masa kolonial,” tambah Arjuna.
Alasan Arjuna menyelenggarakan agenda seruan ini di makam Bung Karno di Blitar adalah keinginan untuk mengadu ke Bung Karno sebagai Bapak Bangsa soal kondisi bangsa ini yang semakin jauh dari cita-cita Bung Karno bahwa demokrasi harus didasarkan pada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
“Ingat Bung Karno berpesan demokrasi harus dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan bukan oleh siasat kotor dan nafsu kekuasaan. Kami ingin mengadu kepada Bapak kami,” tutup Arjuna.
“Hukum tidak boleh menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan, digunakan sebagai senjata untuk memberangus mereka yang tidak sejalan dengan pemerintah,” papar Arjuna.
Kelima, mengajak seluruh komponen masyarakat untuk menolak segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang dapat merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Arjuna menilai akhir-akhir ini ada upaya melanggengkan nepotisme dan politik dinasti.
Sehingga pandangan masyarakat bahwa nepotisme bertentangan dengan kesetaraan dan keadilan yang diusung oleh Pancasila terkacaukan. Karena itulah pihaknya mengingatkan kembali bahwa pemberantasan nepotisme menjadi amanat reformasi yang tidak boleh ditinggalkan.
Padahal nepotisme merusak tatanan sosial dan tatanan bernegara. “KKN adalah musuh demokrasi. Demokrasi akan cacat jika ada upaya pelanggengan terhadap KKN secara sistematis,” ujar Arjuna.
Selain itu, seruan ini juga mengajak semua komponen masyarakat untuk berani bersuara sebagai bagian dari kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dilindungi UUD karena bangsa ini milik kita semua, dari semua untuk semua.
“Kebebasan berekspresi dan berpendapat adalah fondasi kehidupan politik yang beradab. Tanpa ada kebebasan berekspresi dan berpendapat kita seperti kembali ke era Orde Baru dan masa kolonial,” tambah Arjuna.
Alasan Arjuna menyelenggarakan agenda seruan ini di makam Bung Karno di Blitar adalah keinginan untuk mengadu ke Bung Karno sebagai Bapak Bangsa soal kondisi bangsa ini yang semakin jauh dari cita-cita Bung Karno bahwa demokrasi harus didasarkan pada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
“Ingat Bung Karno berpesan demokrasi harus dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan bukan oleh siasat kotor dan nafsu kekuasaan. Kami ingin mengadu kepada Bapak kami,” tutup Arjuna.
(rca)
tulis komentar anda