Keliling Indonesia, TPN Ganjar-Mahfud Sebut Masalah Rakyat saat Ini Krisis Demokrasi
Selasa, 06 Februari 2024 - 19:34 WIB
Direktur Segmen Pemilih TPN Irjen Pol (Purn) Ricky F Wakanno mengatakan, masalah terbesar yang tengah dialami rakyat adalah krisis demokrasi. Foto/Iqbal Dwi Purnama/MPI
JAKARTA - Direktur Segmen Pemilih TPN Irjen Pol (Purn) Ricky F Wakanno mengatakan, setelah perjalanan safari yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD , masalah terbesar yang tengah dialami rakyat adalah krisis demokrasi .
Ricky mengatakan, cukup banyak masyarakat yang sudah menilai kualitas demokrasi di Indonesia kurang kondusif, terlebih setelah Keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah kententuan persyaratan untuk pendaftaran capres dan cawapres di Pilpres 2024.
"Masalah di masyarakat adalah soal krisis demokrasi, ini jangan sampai masyarakat terganggu dengan adanya krisis demokrasi," kata Ricky usai acara Tebus Murah Sembako Bersama Caleg Partai Perindo dan Relawan Ganjar di Jakarta, Selasa (6/2/2024).
Menurutnya, pascaputusan MK yang dinilai telah menodai wajah demokrasi Indonesia, timbul berbagai macam reaksi ditengah masyarakat. Terutama menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Jokowi, KPU, hingga lembaga Yudikatif seperti Mahkamah Konstitusi (MK).
Ricky mengatakan, cukup banyak masyarakat yang sudah menilai kualitas demokrasi di Indonesia kurang kondusif, terlebih setelah Keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah kententuan persyaratan untuk pendaftaran capres dan cawapres di Pilpres 2024.
"Masalah di masyarakat adalah soal krisis demokrasi, ini jangan sampai masyarakat terganggu dengan adanya krisis demokrasi," kata Ricky usai acara Tebus Murah Sembako Bersama Caleg Partai Perindo dan Relawan Ganjar di Jakarta, Selasa (6/2/2024).
Menurutnya, pascaputusan MK yang dinilai telah menodai wajah demokrasi Indonesia, timbul berbagai macam reaksi ditengah masyarakat. Terutama menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Jokowi, KPU, hingga lembaga Yudikatif seperti Mahkamah Konstitusi (MK).
Lihat Juga :