Sivitas Akademika Kritik Jokowi, Ikrar Nusa Bhakti: Aksi Seperti 98 Bukan Mustahil Terjadi
Senin, 05 Februari 2024 - 20:53 WIB
Pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti mengatakan, aksi 1998 saat melengserkan Presiden Soeharto tak hanya dilakukan oleh para dekan atau rektor kampus, tapi juga para guru besar senior. FOTO/DOK.MPI
JAKARTA - Pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti menganggap aksi 1998 tak mustahil kembali terjadi meski situasi politik saat ini belum menunjukkan ke arah sana. Menurutnya, aksi 1998 saat melengserkan Presiden Soeharto tak hanya dilakukan oleh para dekan atau rektor kampus, tapi juga para guru besar senior.
"Bukan cuma dekan atau rektor yang saat 98 itu turun, tapi ini lagi-lagi tidak sedikit guru besar yang memang sudah sangat senior menyatu dengan mahasiswanya ya," kata Ikrar dalam diskusi bertema 'Gerakan Intelektual Kampus dan Netralitas Presiden beserta Aparatur Negara dalam Pemilu 2024' yang digelar TPN Ganjar-Mahfud di Jakarta Pusat, Senin (5/2/2024).
Sementara itu, kondisi politik saat ini, para guru besar dari berbagai kampus masih dalam taraf mengingatkan. Langkah ini dilakukan untuk mengawal dan menjaga pemilu.
"Kalau gerakan seperti itu (aksi 98) belum sampai ke sana, karena para guru besar dan dosen itu masih pada taraf jaga pemilu," katanya.
Seperti diketahui, Universitas Gadjah mada (UGM) menjadi kampus pertama yang mengumumkan keresahannya terkait kondisi demokrasi Indonesia. Ini terkait kritiknya kepada Presiden Jokowi yang seharusnya bisa menjaga wibawa seorang negarawan.
Keresahan yang disampaikan UGM ini disusul oleh kampus ternama lainnya dari berbagai kota di Indonesia. Semuanya resah atas situas politik Tanah Air menjelang Pemilu 2024.
Ikrar mengungkapkan, jika kecurangan pemilu masih terus terjadi di masa mendatang, aksi atau gerakan dari kalangan akademisi kampus yang semakin keras masih berpotensi terjadi.
"Bukan mustahil penyatuan antara dosen dan juga mahasiswa itu akan terjadi, yang saya maksud itu adalah gerakan-gerakan mahasiswa akan bergerak kembali," ujarnya.
"Bukan cuma dekan atau rektor yang saat 98 itu turun, tapi ini lagi-lagi tidak sedikit guru besar yang memang sudah sangat senior menyatu dengan mahasiswanya ya," kata Ikrar dalam diskusi bertema 'Gerakan Intelektual Kampus dan Netralitas Presiden beserta Aparatur Negara dalam Pemilu 2024' yang digelar TPN Ganjar-Mahfud di Jakarta Pusat, Senin (5/2/2024).
Sementara itu, kondisi politik saat ini, para guru besar dari berbagai kampus masih dalam taraf mengingatkan. Langkah ini dilakukan untuk mengawal dan menjaga pemilu.
Baca Juga
"Kalau gerakan seperti itu (aksi 98) belum sampai ke sana, karena para guru besar dan dosen itu masih pada taraf jaga pemilu," katanya.
Seperti diketahui, Universitas Gadjah mada (UGM) menjadi kampus pertama yang mengumumkan keresahannya terkait kondisi demokrasi Indonesia. Ini terkait kritiknya kepada Presiden Jokowi yang seharusnya bisa menjaga wibawa seorang negarawan.
Keresahan yang disampaikan UGM ini disusul oleh kampus ternama lainnya dari berbagai kota di Indonesia. Semuanya resah atas situas politik Tanah Air menjelang Pemilu 2024.
Ikrar mengungkapkan, jika kecurangan pemilu masih terus terjadi di masa mendatang, aksi atau gerakan dari kalangan akademisi kampus yang semakin keras masih berpotensi terjadi.
"Bukan mustahil penyatuan antara dosen dan juga mahasiswa itu akan terjadi, yang saya maksud itu adalah gerakan-gerakan mahasiswa akan bergerak kembali," ujarnya.
(abd)
tulis komentar anda