Rencana Pengunduran Diri Mahfud MD, Upaya Terbebas Konflik Kepentingan
Rabu, 31 Januari 2024 - 12:41 WIB
Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud, Muhammad AS Hikam menyambut positif rencana pengunduran diri Mahfud MD sebagai Menko Polhukam di Kabinet Indonesia Maju. Foto: Dok MPI
JAKARTA - Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Muhammad AS Hikam menyambut positif rencana pengunduran diri Mahfud MD sebagai Menko Polhukam di Kabinet Indonesia Maju.
Mahfud mengungkapkan keinginannya mengundurkan diri dari kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyusul pencalonannya sebagai cawapres pendamping Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.
Menurut Hikam, rencana pengunduran diri itu memiliki urgensi, terutama terkait momentum dan etika politik dalam rangka mencegah terjadinya konflik kepentingan (conflict of interest).
"Nggak ada masalah. Profesional apa pun antara Presiden dan Pak Mahfud, kalau mundur ya mundur saja. Tapi, Pak Mahfud dan Pak Jokowi tetap harus tetap berhubungan baik," ujar Hikam, Rabu (30/1/2024).
Dia mengatakan, keputusan mundur Mahfud harus dilihat dari perspektif kepentingan capres Ganjar Pranowo, karena pencalonan Mahfud sebagai cawapres dan jabatannya Menko Polhukam bisa menjadi sasaran tudingan lawan politik.
Dia juga menyoroti jabatan cawapres akan membuat aktivitas Mahfud makin sibuk dan rentan terhadap penyalahgunaan isu-isu politik.
"Orang kalau jadi cawapres itu sibuk dan isu apa saja bisa digoreng. Kalau mundur, bebas dari indikasi kepentingan apa pun," kata mantan Menristek era Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Mengenai status capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang kini masih menjabat Menteri Pertahanan, Hikam hanya menjawab singkat. "Kalau Prabowo nggak punya niat mundur ya mau gimana lagi?" ucapnya.
Mahfud mengungkapkan keinginannya mengundurkan diri dari kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyusul pencalonannya sebagai cawapres pendamping Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.
Menurut Hikam, rencana pengunduran diri itu memiliki urgensi, terutama terkait momentum dan etika politik dalam rangka mencegah terjadinya konflik kepentingan (conflict of interest).
"Nggak ada masalah. Profesional apa pun antara Presiden dan Pak Mahfud, kalau mundur ya mundur saja. Tapi, Pak Mahfud dan Pak Jokowi tetap harus tetap berhubungan baik," ujar Hikam, Rabu (30/1/2024).
Dia mengatakan, keputusan mundur Mahfud harus dilihat dari perspektif kepentingan capres Ganjar Pranowo, karena pencalonan Mahfud sebagai cawapres dan jabatannya Menko Polhukam bisa menjadi sasaran tudingan lawan politik.
Dia juga menyoroti jabatan cawapres akan membuat aktivitas Mahfud makin sibuk dan rentan terhadap penyalahgunaan isu-isu politik.
"Orang kalau jadi cawapres itu sibuk dan isu apa saja bisa digoreng. Kalau mundur, bebas dari indikasi kepentingan apa pun," kata mantan Menristek era Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Mengenai status capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang kini masih menjabat Menteri Pertahanan, Hikam hanya menjawab singkat. "Kalau Prabowo nggak punya niat mundur ya mau gimana lagi?" ucapnya.
(jon)
tulis komentar anda