Perlu Keterlibatan Pemuda dan Akademisi Cegah Radikal Terorisme
Rabu, 12 Agustus 2020 - 07:25 WIB
Menurut dia, pencegahan paham radikal bagi masyarakat ini tidak sekadar literasi dan edukasi namun juga ada kegiatan seperti Focus Group Discussiion (FGD) yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.
“Yang penting bagaimana semua elemen masyarakat kita ini tetap didalam sebuah pemahaman yang sama, dalam menyikapi fenomena pengaruh paham paham ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila,” kata Kepala BNPT.( )
Sementara itu Gubernur Sulteng, Longki Djanggala mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng telah mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya penanganan konflik sosial dan penanggulangan terorisme yang terjadi di Sulteng sebagaimana tertuang di Rencana Aksi Daerah (RAD).
“Kepala daerah mulai dari gubernur sampai dengan bupati/wali kota sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Aksi Daerah, telah melakukan upaya-upaya pencegahan dengan melibatkan TNI dan Polri serta forum-forum kemasyarakatan seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT),” tutur Longki.
Menurut dia, Pemprov Sulteng sangat serius dalam upaya pencegahan dan penanganan konflik sosial dan tentu juga adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya rasa aman dan nyaman jika konflik tidak terjadi.
Khusus kelompok radikal di Kabupaten Poso, tidak hanya pemerintah daerah yang berkeinginan kuat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut bersama jajaran TNI-Polri.
“Yang lebih penting lagi ada sinergitas yang berkesinambungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat di daerah terhadap berbagai ancaman keamanan untuk menciptakan situasi yang kondusif,” ujarnya.
“Yang penting bagaimana semua elemen masyarakat kita ini tetap didalam sebuah pemahaman yang sama, dalam menyikapi fenomena pengaruh paham paham ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila,” kata Kepala BNPT.( )
Sementara itu Gubernur Sulteng, Longki Djanggala mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng telah mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya penanganan konflik sosial dan penanggulangan terorisme yang terjadi di Sulteng sebagaimana tertuang di Rencana Aksi Daerah (RAD).
“Kepala daerah mulai dari gubernur sampai dengan bupati/wali kota sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Aksi Daerah, telah melakukan upaya-upaya pencegahan dengan melibatkan TNI dan Polri serta forum-forum kemasyarakatan seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT),” tutur Longki.
Menurut dia, Pemprov Sulteng sangat serius dalam upaya pencegahan dan penanganan konflik sosial dan tentu juga adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya rasa aman dan nyaman jika konflik tidak terjadi.
Khusus kelompok radikal di Kabupaten Poso, tidak hanya pemerintah daerah yang berkeinginan kuat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut bersama jajaran TNI-Polri.
“Yang lebih penting lagi ada sinergitas yang berkesinambungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat di daerah terhadap berbagai ancaman keamanan untuk menciptakan situasi yang kondusif,” ujarnya.
(dam)
tulis komentar anda