Perlu Keterlibatan Pemuda dan Akademisi Cegah Radikal Terorisme

JAKARTA - Program sinergisitas yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama 38 kementerian/lembaga (K/L) yang telah berlangsung di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) sejak tahun 2018 sampai 2020 telah membuka eksklusivitas bagi kelompok jaringan potensi radikal terorisme yang semula tertutup menjadi lebih terbuka.

Hal tersebut diungkapkan Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar saat acara Rapat Koordinasi (Rakor) dan silaturahmi Kepala BNPT dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dalam Penanggulangan Terorisme yang berlangsung di kantor Gubernur Sulteng, Kota Palu, Senin 10 Agustus 2020 siang.

“Selain terbuka untuk menerima program, juga muncul kesadaran dari jaringan kelompok radikal tersebut untuk mau bekerja sama melakukan usaha-usaha mencegah penyebaran paham radikal terorisme dengan masyarakat di sekitarnya dan sadar akan kesalahan masa lalunya,” tutur Boy.

Dia menjelaskan, silaturahmi dengan Forkopinda Sulteng juga sebagai upaya melanjutkan program sinergitas dalam bidang pencegahan dan penanggulangan terorisme yang berbasis kepada pembangunan kesejahteraan.

“Karena tim sinergisitas ini sudah bekerja sejak beberapa tahun lalu di antara 38 Kementerian/Lembaga termasuk Pemerintah Daerah. Dan provinsi Sulawesi Tengah ini termasuk yang dalam program menjadi Pilot Project selain provinsi Nusa Tenggara Barat dan Jawa Timur,” tuturnya.

Menurut Boy, dalam kunjungan ke Sulteng ini pihaknya ingin memantapkan kembali program yang akan dilaksanakan di tahun 2020 dan yang akan datang. Yang mana ini sekaligus untuk melihat hasil program Sinergisitas yang telah dilaksanakan di tahun 2019 lalu.

“Antara lain tahun 2019 lalu telah melakukan pembangunan rumah susun di Kabupaten Poso, lalu ada perbantuan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang ada di sejumlah tempat, yang kita harapkan ingin kita melihat hasilnya seperti apa. Di samping itu tentu dengan unsur dari pemerintah daerah dengan Bapak Gubernur dengan staf kita ingin mematangkan kembali hal-hal yang ingin kita laksanakan di tahun 2020 ini,” ujar alumni Akpol tahun 1988 ini

Dalam upaya pencegahan paham radikal terorisme, Boy mengatakan tidak cukup hanya dari unsur BNPT dan pemerintah daerah, namun juga melibatkan unsur-unsur pemuda dan akademisi.

Boy berharap narasi kebangsaan ini akan semakin baik diterima oleh masyarakat terutama bagi generasi muda. “Kita harus menyelamatkan generasi muda kita ini dari pengaruh paham radikal intoleran yang tentunya hari ini juga mereka (kelompok radikal) ini juga menggunakan media sosial dalam menyebarkan paham-pahamnya. Nah ini yang kita harus bersama-sama mencegahanya,” kata mantan Kepala Divisi Humas Polri ini.

Menurut dia, pencegahan paham radikal bagi masyarakat ini tidak sekadar literasi dan edukasi namun juga ada kegiatan seperti Focus Group Discussiion (FGD) yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

“Yang penting bagaimana semua elemen masyarakat kita ini tetap didalam sebuah pemahaman yang sama, dalam menyikapi fenomena pengaruh paham paham ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila,” kata Kepala BNPT.( )

Sementara itu Gubernur Sulteng, Longki Djanggala mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng telah mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya penanganan konflik sosial dan penanggulangan terorisme yang terjadi di Sulteng sebagaimana tertuang di Rencana Aksi Daerah (RAD).

“Kepala daerah mulai dari gubernur sampai dengan bupati/wali kota sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Aksi Daerah, telah melakukan upaya-upaya pencegahan dengan melibatkan TNI dan Polri serta forum-forum kemasyarakatan seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT),” tutur Longki.

Menurut dia, Pemprov Sulteng sangat serius dalam upaya pencegahan dan penanganan konflik sosial dan tentu juga adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya rasa aman dan nyaman jika konflik tidak terjadi.

Khusus kelompok radikal di Kabupaten Poso, tidak hanya pemerintah daerah yang berkeinginan kuat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut bersama jajaran TNI-Polri.

“Yang lebih penting lagi ada sinergitas yang berkesinambungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat di daerah terhadap berbagai ancaman keamanan untuk menciptakan situasi yang kondusif,” ujarnya.