Pengamat Nilai Politisasi Bansos di Pemilu 2024 Ancam Demokrasi Indonesia
Senin, 22 Januari 2024 - 18:47 WIB
Segala pelanggaran pemilu harus bisa ditepis. Pasalnya, efeknya akan sangat mengerikan jika dibiarkan bagi keberadaan demokrasi. “Apabila pelanggaran pemilu dibiarkan, maka secara perlahan tapi pasti, demokrasi sedang menggali kuburnya sendiri. Pemilu hanya ritual oligarki berjubah demokrasi,” ujarnya.
Peneliti Politik BRIN Devi Darmawan mengatakan, dugaan dan spekulasi akan politisasi bansos sangat wajar terjadi, untuk itu penyaluran bansos harus diawasi. “Untuk itu penyalurannya perlu diawasi agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pemenangan calon tertentu,” kata Devi.
Sejak awal dugaan politisasi bansos sangat kencang mengingat dilakukan saat masa kampanye dan oleh pemerintahan, presiden yang mendukung paslon tertentu. Devi menyebut ada lima program bansos dari pemerintah yang akan turun awal tahun ini, yaitu BLT El Nino, Bantuan Pangan Beras, PKH, Bantuan Pangan Non Tunai, dan Program Indonesia Pintar.
“Jadi masalahnya bukan tentang pembagian bansos semata, melainkan konteks pembagian berbagai varian bansos yang rawan dipolitisasi untuk menguntungkan pasangan calon tertentu menjelang pilpres,” sebut Devi.
Bansos Jokowi pada musim kampanye, bukan tanpa pesan, tetapi akan berpengaruh pada preferensi pemilih. Hal ini disebabkan oleh asosiasi bansos tentunya akan lekat dengan pemerintah petahana sehingga semakin memperkuat approval rating public terhadap Presiden Jokowi.
“Akibatnya realitas Jokowi effect akan semakin berpengaruh positif bagi salah satu pasangan calon yang dianggap lekat dan identik dgn program pemerintah incumbent,” jelas Devi,
Dengan adanya kekuatan besar termasuk bansos di belakang paslon tertentu, maka persaingan antar paslon menjadi timpang. “Terutama, mengingat sejak awal pendaftaran kandidat capres cawapres sudah ada persepsi publik yg terbentuk tentang cawe-cawe presiden dalam pemilu mendatang,“ tandas Devi
Peneliti Politik BRIN Devi Darmawan mengatakan, dugaan dan spekulasi akan politisasi bansos sangat wajar terjadi, untuk itu penyaluran bansos harus diawasi. “Untuk itu penyalurannya perlu diawasi agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pemenangan calon tertentu,” kata Devi.
Sejak awal dugaan politisasi bansos sangat kencang mengingat dilakukan saat masa kampanye dan oleh pemerintahan, presiden yang mendukung paslon tertentu. Devi menyebut ada lima program bansos dari pemerintah yang akan turun awal tahun ini, yaitu BLT El Nino, Bantuan Pangan Beras, PKH, Bantuan Pangan Non Tunai, dan Program Indonesia Pintar.
“Jadi masalahnya bukan tentang pembagian bansos semata, melainkan konteks pembagian berbagai varian bansos yang rawan dipolitisasi untuk menguntungkan pasangan calon tertentu menjelang pilpres,” sebut Devi.
Bansos Jokowi pada musim kampanye, bukan tanpa pesan, tetapi akan berpengaruh pada preferensi pemilih. Hal ini disebabkan oleh asosiasi bansos tentunya akan lekat dengan pemerintah petahana sehingga semakin memperkuat approval rating public terhadap Presiden Jokowi.
“Akibatnya realitas Jokowi effect akan semakin berpengaruh positif bagi salah satu pasangan calon yang dianggap lekat dan identik dgn program pemerintah incumbent,” jelas Devi,
Dengan adanya kekuatan besar termasuk bansos di belakang paslon tertentu, maka persaingan antar paslon menjadi timpang. “Terutama, mengingat sejak awal pendaftaran kandidat capres cawapres sudah ada persepsi publik yg terbentuk tentang cawe-cawe presiden dalam pemilu mendatang,“ tandas Devi
(cip)
tulis komentar anda