Perbaiki Kinerja Kabinet, Relawan Jokowi Dorong Reshuffle
Selasa, 11 Agustus 2020 - 16:10 WIB
Sebab kata dia, reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden. "Ternyata empat kali marah tapi tidak juga ada perubahan, kabinetnya berjalan begitu saja," katanya. (Baca juga: Wapres Ma’ruf Amin: Birokrasi Harus Proaktif Mengatasi Permasalahan)
Dia mengatakan, relawan melihat tidak semua pembantu presiden terutama di bidang ekonomi mampu memberikan yang terbaik dan menunjukkan kinerja yang diharapkan. Bahkan, lanjut dia, ada yang jelas justru memperburuk situasi.
"Hal ini yang kami lihat terjadi di Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Dengan aset Rp8.000 Triliun seharusnya BUMN menjadi penopang utama dan faktor penting untuk bisa ikut memutar roda perekonomian negara," ungkapnya.
Dia melanjutkan, dari BUMN induk, anak dan cucu total 1.200 BUMN dengan tidak kurang 7.200 direksi dan komisaris. Dia membeberkan ada BUMN pertanian, perkebunan, pangan, gula, persenjataan, transportasi, perbankan, pariwisata, industri, kereta api, produksi garam hingga kondom.
Dia menambahkan, dalam situasi krisis ekonomi seperti sekarang, ketika pertumbuhan ekonomi anjlok menjadi minus 5,32 menjadi bukti BUMN ternyata tidak mampu menjadi benteng ekonomi yang kuat. "Di sisi lain, kenyataan yang kita dalam dua bulan terakhir ini, BUMN justru menjadi kementerian paling gaduh," imbuhnya.
Dia mengatakan, relawan melihat tidak semua pembantu presiden terutama di bidang ekonomi mampu memberikan yang terbaik dan menunjukkan kinerja yang diharapkan. Bahkan, lanjut dia, ada yang jelas justru memperburuk situasi.
"Hal ini yang kami lihat terjadi di Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Dengan aset Rp8.000 Triliun seharusnya BUMN menjadi penopang utama dan faktor penting untuk bisa ikut memutar roda perekonomian negara," ungkapnya.
Dia melanjutkan, dari BUMN induk, anak dan cucu total 1.200 BUMN dengan tidak kurang 7.200 direksi dan komisaris. Dia membeberkan ada BUMN pertanian, perkebunan, pangan, gula, persenjataan, transportasi, perbankan, pariwisata, industri, kereta api, produksi garam hingga kondom.
Dia menambahkan, dalam situasi krisis ekonomi seperti sekarang, ketika pertumbuhan ekonomi anjlok menjadi minus 5,32 menjadi bukti BUMN ternyata tidak mampu menjadi benteng ekonomi yang kuat. "Di sisi lain, kenyataan yang kita dalam dua bulan terakhir ini, BUMN justru menjadi kementerian paling gaduh," imbuhnya.
Lihat Juga :