Soal 500 TKA China, HMI Sebut Ada Disorientasi Bernegara
Kamis, 30 April 2020 - 17:59 WIB
Pj Ketua umum PB HMI Arya Kharisma Hardy. Foto/Istimewa
JAKARTA - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) bereaksi keras terhadap isu pemberian izin masuk tenaga kerja asing (TKA) asal China di Konawe, Sulawesi Tenggara oleh pemerintah pusat.
"Sangat beralasan untuk menyebut fenomena yang menyakitkan hati rakyat ini sebagai sebuah abuse of power oknum," ujar Pj Ketua umum PB HMI Arya Kharisma Hardy di Jakarta, Kamis (30/4/2020).
Pemerintah pusat, menurut Arya, secara nyata telah melakukan kesalahan yang sangat fatal bagi keberlangsungan mekanisme pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di tengah meningkatnya ancaman pandemi virus Corona (Covid-19).
"Sementara terdapat jutaan warga bangsa yang kini harus kehilangan pekerjaan dan kekurangan pendapatan. Apalagi ancaman resesi hingga krisis yang terus membayangi ekonomi nasional. Pemerintah justru membuka pintu masuk bagi 500 TKA China. Ini ibarat, anak kera di hutan disusui, anak di rumah mati kelaparan," ungkap Arya.( )
Dia menilai saat ini telah terjadi disorientasi bernegara. Karena, esensi dari negara adalah keberpihakan dan perlindungan terhadap segenap warga bangsa serta melindungi tumpah darah Indonesia.
"Ini menunjukkan komitmen kemanusiaan pemerintah sangat dipertanyakan ketika rakyat sedang terjebak dalam masa-masa sulit. Presiden Jokowi tentunya bertanggung jawab untuk mengevaluasi oknum elite di balik kenyataan yang memalukan ini," ujarnya.
Arya mengungkapkan ketidakkonsistenan pemerintah menerapkan kebijakan PSBB dengan membolehkan TKA China masuk ke wilayah Indonesia merupakan bukti lemahnya diplomasi dan wibawa negara di mata asing.
"Harus diakui bahwa ketiadaan kemandirian ekonomi dan kehilangan kedaulatan politik dalam bernegara, telah menjadikan kehormatan bangsa ini terasa rendah di mata asing," ujar Arya.
"Sangat beralasan untuk menyebut fenomena yang menyakitkan hati rakyat ini sebagai sebuah abuse of power oknum," ujar Pj Ketua umum PB HMI Arya Kharisma Hardy di Jakarta, Kamis (30/4/2020).
Pemerintah pusat, menurut Arya, secara nyata telah melakukan kesalahan yang sangat fatal bagi keberlangsungan mekanisme pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di tengah meningkatnya ancaman pandemi virus Corona (Covid-19).
"Sementara terdapat jutaan warga bangsa yang kini harus kehilangan pekerjaan dan kekurangan pendapatan. Apalagi ancaman resesi hingga krisis yang terus membayangi ekonomi nasional. Pemerintah justru membuka pintu masuk bagi 500 TKA China. Ini ibarat, anak kera di hutan disusui, anak di rumah mati kelaparan," ungkap Arya.( )
Dia menilai saat ini telah terjadi disorientasi bernegara. Karena, esensi dari negara adalah keberpihakan dan perlindungan terhadap segenap warga bangsa serta melindungi tumpah darah Indonesia.
"Ini menunjukkan komitmen kemanusiaan pemerintah sangat dipertanyakan ketika rakyat sedang terjebak dalam masa-masa sulit. Presiden Jokowi tentunya bertanggung jawab untuk mengevaluasi oknum elite di balik kenyataan yang memalukan ini," ujarnya.
Arya mengungkapkan ketidakkonsistenan pemerintah menerapkan kebijakan PSBB dengan membolehkan TKA China masuk ke wilayah Indonesia merupakan bukti lemahnya diplomasi dan wibawa negara di mata asing.
"Harus diakui bahwa ketiadaan kemandirian ekonomi dan kehilangan kedaulatan politik dalam bernegara, telah menjadikan kehormatan bangsa ini terasa rendah di mata asing," ujar Arya.
(dam)
tulis komentar anda