DPR Minta Pemerintah Batalkan Izin Masuk 500 TKA China

JAKARTA - Rencana dua perusahaan di Sulawesi Tenggara (Sultra) yang hendak mempekerjakan 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China terus menuai protes dari berbagai pihak. Bahkan, DPR meminta pemerintah membatalkan rencana itu karena, jutaan rakyat Indonesia pun kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19 sementara, pemerintah seolah mengabaikan fakta itu dengan tetap memperbolehkan TKA masuk.

“Kita minta kepada pemerintah Indonesia Pak Jokowi dan seluruh jajarannya untuk memastikan, membatalkan tenaga kerja asing dari China di tengah pandemi COVID-19,” pinta Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto kepada wartawan, Selasa (5/5/2020).

Yandri menuturkan, akibat pandemi asal Wuhan, China ini, banyak rakyat Indonesia yang kehilangan pekerjaan dan penghasilannya karena diminta untuk tidak keluar rumah, tidak boleh mudik atau berpindah tempat, banyak sektor ekonomi melemah dan perusahaan gulung tikar. Tetapi, pemerintah justru memperbolehkan TKA dari China masuk ke negara ini. “Masa sih rakyat dilarang (bergerak), tapi kita masukan tenaga kerja dari China yang sumber utama virus Corona,” sesalnya.

Menurut Wakil Ketua Umum PAN ini, apa yang dilakukan pemerintah ini tidak masuk akal bahkan cenderung sebagai kebodohan pemerintah. Sudah semestinya pemerintah memiliki hati nurani dengan tetap mengutamakan rakyatnya sendiri yang juga terdampak Corona. “Jangan mem-PHK rakyat tapi justru memasukan tenaga rakyat dari China. Ini tidak adil tidak bisa diterima akal sehat,” tukas Yandri.

Karena itu, mantan Ketua Umum Barisan Muda PAN ini meminta sekali lagi agar pemerintah membatalkan izin itu. Karena rakyat bisa marah akibat ketidakadilan pemerintah ini. “Kita minta sekali itu dibatalkan, kalau tidak dibatalkan saya yakin rakyat bisa marah, karena mereka makannya susah, menganggur sementara pemrintah memasukan tenaga kerja dari China,” tandasnya.