TPN Tegaskan Ganjar-Mahfud Komitmen Penguatan Demokrasi dan Penegakan HAM
Selasa, 02 Januari 2024 - 21:55 WIB
Jubir Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Novi Basuki menegaskan, komitmen paslon nomor urut 3 ini dalam penegakan HAM dan penguatan demokrasi. FOTO/DOK.TPN
JAKARTA - Juru Bicara (Jubir) Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo dan Mahfud MD , Novi Basuki menegaskan, komitmen paslon nomor urut 3 ini dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan penguatan demokrasi.
Novi menyatakan, pasangan Ganjar-Mahfud yang didukung Partai Perindo ini siap menjalankan kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum secara beriringan dan berimbang. Hal ini dilakukan agar hukum tidak sewenang-wenang dan demokrasi tidak kebablasan.
"Sebagaimana dinyatakan di debat pertama, terkait HAM, Pak Ganjar dan Pak Mahfud berkomitmen menyelesaikan kasus HAM masa lalu, di antaranya membentuk pengadilan HAM ad hoc dan mencari 13 aktivis yang masih hilang menjelang runtuhnya Orde Baru," kata Novi dalam keterangannya, Selasa (2/1/2024).
Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo juga berkomitmen menciptakan lingkungan yang mendukung dialog terbuka dan penghargaan terhadap kebebasan berekspresi dan pers di masa pemerintahannya jika terpilih sebagai Presiden RI.
Hal lain yang akan diwujudkan adalah memperkuat hak-hak politik rakyat dan kaum minoritas dengan menjamin hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak dipilih dan memilih, serta hak untuk terlibat dalam partai politik.
"Termasuk memperlancar konsultasi-dialog antara pemerintah dan masyarakat sipil, misalnya melalui penyediaan akses penyampaian informasi, keluhan, usulan yang bebas biaya dan menjamin keamanan pelapor," jelasnya.
Novi mengakui, Indonesia saat ini menghadapi banyak tantangan dalam penguatan demokrasi dan perlindungan HAM. Tantangan terbesar demokrasi adalah mengedukasi masyarakat agar bisa memilih secara rasional.
"Sebab, yang kita saksikan selama 4 kali menjalankan pemilihan langsung sejak 2004, faktor emosinal lebih berperan ketimbang faktor rasional," terangnya.
Novi menyatakan, pasangan Ganjar-Mahfud yang didukung Partai Perindo ini siap menjalankan kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum secara beriringan dan berimbang. Hal ini dilakukan agar hukum tidak sewenang-wenang dan demokrasi tidak kebablasan.
"Sebagaimana dinyatakan di debat pertama, terkait HAM, Pak Ganjar dan Pak Mahfud berkomitmen menyelesaikan kasus HAM masa lalu, di antaranya membentuk pengadilan HAM ad hoc dan mencari 13 aktivis yang masih hilang menjelang runtuhnya Orde Baru," kata Novi dalam keterangannya, Selasa (2/1/2024).
Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo juga berkomitmen menciptakan lingkungan yang mendukung dialog terbuka dan penghargaan terhadap kebebasan berekspresi dan pers di masa pemerintahannya jika terpilih sebagai Presiden RI.
Hal lain yang akan diwujudkan adalah memperkuat hak-hak politik rakyat dan kaum minoritas dengan menjamin hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak dipilih dan memilih, serta hak untuk terlibat dalam partai politik.
"Termasuk memperlancar konsultasi-dialog antara pemerintah dan masyarakat sipil, misalnya melalui penyediaan akses penyampaian informasi, keluhan, usulan yang bebas biaya dan menjamin keamanan pelapor," jelasnya.
Novi mengakui, Indonesia saat ini menghadapi banyak tantangan dalam penguatan demokrasi dan perlindungan HAM. Tantangan terbesar demokrasi adalah mengedukasi masyarakat agar bisa memilih secara rasional.
"Sebab, yang kita saksikan selama 4 kali menjalankan pemilihan langsung sejak 2004, faktor emosinal lebih berperan ketimbang faktor rasional," terangnya.
tulis komentar anda