Penyelesaian Masalah HAM Harus Jadi Prioritas Pemerintahan Baru

Ratih menyatakan bahwa pemerintah sebaiknya selalu memastikan sektor bisnis berkontribusi pada bisnis yang bertanggungjawab dengan melindungi hak para pekerja, masyarakat sekitar, masyarakat adat serta lingkungan hidup.

baca juga: TPDI Nilai Prabowo Tak Siap Hadapi Isu HAM di Debat Capres

Pemerintah dinilai memainkan peran penting dalam memastikan implementasi undang-undang terkait perlindungan lingkungan hidup, isu polusi, pencemaran sungai, perubahan iklim, kebakaran hutan, banjir, deforestasi, dan persoalan lingkungan lainnya.

“FIHRRST berpendapat bahwa dalam pemerintahan mendatang sebaiknya ada rencana konkret yang diimplementasikan pada 100 hari pertama untuk melestarikan dan melindungi lingkungan hidup,” pungkasnya.