DPR Didorong Kutuk Dugaan Pelanggaran HAM yang Menimpa Anak-anak Tibet
Selasa, 26 Desember 2023 - 00:30 WIB
Selain Tibet, parlemen Eropa mengecam keras kebijakan asimilasi yang represif di seluruh Tiongkok, khususnya sistem sekolah berasrama yang berupaya menghilangkan tradisi bahasa, budaya, dan agama yang berbeda di antara warga minoritas lainnya, seperti Uighur.
Parlemen Eropa menyerukan penghapusan segera sistem sekolah berasrama yang diberlakukan pada anak-anak di Tibet dan praktik pemisahan keluarga seperti yang disoroti oleh para ahli PBB pada Februari 2023. Parlemen Eropa menyerukan kepada pihak berwenang Tiongkok untuk mengizinkan pendirian sekolah swasta Tibet.
“Selain itu, parlemen Eropa menuntut agar pemerintah Tiongkok mengeluarkan visa bagi diplomat Eropa untuk mengunjungi sekolah-sekolah berasrama di seluruh Tibet, serta mengizinkan jurnalis independen dan pengamat internasional memasuki wilayah tersebut dan mendesak Beijing untuk menahan menyebarkan berita palsu,” terang AB Solissa.
Di sisi lain, Uni Eropa mengingatkan pentingnya mengangkat masalah pelanggaran HAM di Tiongkok, khususnya situasi di Tibet dalam semua dialog politik dan HAM dengan pihak berwenang Tiongkok.
“Uni Eropa juga mengulangi seruannya kepada pemerintah Tiongkok untuk melibatkan kembali perwakilan Dalai Lama ke-14 dalam membangun otonomi sejati bagi warga Tibet di Tiongkok, mendesak pihak berwenang Tiongkok untuk membebaskan Panchen Lama dan menahan diri untuk tidak ikut campur dalam penunjukan pemimpin spiritual Tibet,” pungkas AB Solissa.
Parlemen Eropa menyerukan penghapusan segera sistem sekolah berasrama yang diberlakukan pada anak-anak di Tibet dan praktik pemisahan keluarga seperti yang disoroti oleh para ahli PBB pada Februari 2023. Parlemen Eropa menyerukan kepada pihak berwenang Tiongkok untuk mengizinkan pendirian sekolah swasta Tibet.
“Selain itu, parlemen Eropa menuntut agar pemerintah Tiongkok mengeluarkan visa bagi diplomat Eropa untuk mengunjungi sekolah-sekolah berasrama di seluruh Tibet, serta mengizinkan jurnalis independen dan pengamat internasional memasuki wilayah tersebut dan mendesak Beijing untuk menahan menyebarkan berita palsu,” terang AB Solissa.
Di sisi lain, Uni Eropa mengingatkan pentingnya mengangkat masalah pelanggaran HAM di Tiongkok, khususnya situasi di Tibet dalam semua dialog politik dan HAM dengan pihak berwenang Tiongkok.
“Uni Eropa juga mengulangi seruannya kepada pemerintah Tiongkok untuk melibatkan kembali perwakilan Dalai Lama ke-14 dalam membangun otonomi sejati bagi warga Tibet di Tiongkok, mendesak pihak berwenang Tiongkok untuk membebaskan Panchen Lama dan menahan diri untuk tidak ikut campur dalam penunjukan pemimpin spiritual Tibet,” pungkas AB Solissa.
(rca)
Lihat Juga :
tulis komentar anda