Janji Manis Kampanye Pemilu 2024 Bisa Jadi Beban Ekonomi Generasi Mendatang

Minggu, 24 Desember 2023 - 13:20 WIB
Suasana Peluncuran dan Diskusi Buku Setelah Negara Kesejahteraan. Bertindak sebagai pemateri adalah Poltak Hotradero, Nanang Sunandar, Raina Salsabila, dan Imam Syadzili. Foto/Istimewa
JAKARTA - Negara kesejahteraan (welfare state) sering dipandang sebagai model ideal. Ia digambarkan mempraktikkan ekonomi jalan tengah antara komunisme yang totalitarian dan kapitalisme yang dianggap “tak berperasaan”.

Ekonom pendukung negara kesejahteraan menganggap negara kesejahteraan berhasil mewujudkan kemakmuran yang lebih berkeadilan bagi masyarakatnya, terutama masyarakat miskin dan kurang beruntung. Mereka mencontohkan negara-negara Nordik seperti Finlandia, Swedia, dan Denmark.



Baca juga: Resmikan Posko Pemenangan di Pasar Kliwon, Ganjar: Insya Allah Ganjar-Mahfud Menang Pemilu

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Institut Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial (INDEKS) Nanang Sunandar dalam peluncuran buku Setelah Negara Kesejahteraan (2023) di Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Jakarta, Jumat 22 Desember 2023. Sebagai informasi, buku ini disunting oleh Tom Palmer ini diterbitkan atas kerja sama antara INDEKS dan Atlas Network.

Menurut Nanang, sebagian filsuf politik juga memandang model negara kesejahteraan unggul secara moral karena kebijakan-kebijakannya dinilai memihak pada kelompok masyarakat miskin dan kurang beruntung.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!