Soal 500 TKA China, Pemerintah Dinilai Tak Sensitif dengan Kondisi Rakyat
Kamis, 30 April 2020 - 16:19 WIB
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR, Sukamta menilai, pemerintah pusat tak peka dengan suasana kebatinan masyarakat saat pandemi Covid-19 atau virus Corona ini. Foto/mnctrijaya
JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR bidang Polhukam, Sukamta menilai, pemerintah pusat seperti tidak peka dengan suasana kebatinan masyarakat saat pandemi Covid-19 atau virus Corona ini. Kritikan Sukamta itu menyikapi kebijakan Pemerintah Indonesia yang memberi izin masuk kepada 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China.
Adapun 500 TKA itu akan datang untuk bekerja di Perusahaan PT Virtue Dragon Nickel Industry Kabupaten Konawe. "Harusnya yang diprioritaskan adalah kesehatan dan keselamatan rakyat Indonesia. Apalagi rakyat dan Forkopimda sebagai tuan rumah juga tegas menolak. Harusnya pemerintah pusat sejalan dengan pemikirannya sendiri," ujar Sukamta dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/4/2020).
(Baca juga: Ketua MPR Minta Pemerintah Tunda Kedatangan 500 TKA China)
Dia mengatakan, pemerintah harusnya membatasi pergerakan warga negara asing yang akan masuk ke Indonesia, sebagaimana pemerintah membatasi masyarakatnya sendiri dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), termasuk larangan mudik. Dia melanjutkan, bahwa terlepas dari para TKA China ini memegang visa kunjungan atau visa kerja, harusnya pemerintah pusat tidak menerima TKA China terlebih dahulu.
Adapun 500 TKA itu akan datang untuk bekerja di Perusahaan PT Virtue Dragon Nickel Industry Kabupaten Konawe. "Harusnya yang diprioritaskan adalah kesehatan dan keselamatan rakyat Indonesia. Apalagi rakyat dan Forkopimda sebagai tuan rumah juga tegas menolak. Harusnya pemerintah pusat sejalan dengan pemikirannya sendiri," ujar Sukamta dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/4/2020).
(Baca juga: Ketua MPR Minta Pemerintah Tunda Kedatangan 500 TKA China)
Dia mengatakan, pemerintah harusnya membatasi pergerakan warga negara asing yang akan masuk ke Indonesia, sebagaimana pemerintah membatasi masyarakatnya sendiri dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), termasuk larangan mudik. Dia melanjutkan, bahwa terlepas dari para TKA China ini memegang visa kunjungan atau visa kerja, harusnya pemerintah pusat tidak menerima TKA China terlebih dahulu.
Lihat Juga :