Politik Dinasti Tanpa Malu, Aturan Hukum Perlu Diperkuat
Jum'at, 24 November 2023 - 20:17 WIB
"Pada RUU tersebut, dapat mengatur secara lebih komprehensif tentang definisi conflict of interest dalam kandidasi pemilu, apa itu politik dinasti, serta bagaimana membatasinya, apa sanksinya, dan lembaga mana yang berwenang dalam penegakkan hukum," katanya.
Benturan kepentingan dalam pemerintahan merupakan ancaman serius terhadap integritas, transparansi, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintahan. Bahaya utama dari fenomena ini dapat merusak prinsip-prinsip dasar demokrasi.
UU tentang Benturan Kepentingan akan menjadi alat penting dalam mencegah praktik-praktik yang tidak etis dan memastikan bahwa pejabat negara bertindak dalam kepentingan terbaik masyarakat dan negara, bukan dalam kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu.
Baca juga: BEM Unusia Sampaikan Empat Sikap Menolak Dinasti Politik
Sementara itu, Peneliti Perludem Kahfi Adlan Hafiz menilai adanya hambatan untuk membendung politik dinasti melalui jalur hukum semata. Karena itu, menumbuhkan kesadaran etika dalam berpolitik, terutama pada para pejabat negara perlu dilakukan.
Benturan kepentingan dalam pemerintahan merupakan ancaman serius terhadap integritas, transparansi, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintahan. Bahaya utama dari fenomena ini dapat merusak prinsip-prinsip dasar demokrasi.
UU tentang Benturan Kepentingan akan menjadi alat penting dalam mencegah praktik-praktik yang tidak etis dan memastikan bahwa pejabat negara bertindak dalam kepentingan terbaik masyarakat dan negara, bukan dalam kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu.
Baca juga: BEM Unusia Sampaikan Empat Sikap Menolak Dinasti Politik
Sementara itu, Peneliti Perludem Kahfi Adlan Hafiz menilai adanya hambatan untuk membendung politik dinasti melalui jalur hukum semata. Karena itu, menumbuhkan kesadaran etika dalam berpolitik, terutama pada para pejabat negara perlu dilakukan.
Lihat Juga :