Ledakan di Beirut Bisa Jadi Pelajaran bagi Indonesia Simpan Bahan Peledak
Jum'at, 07 Agustus 2020 - 09:04 WIB
JAKARTA - Komisi I DPR mendesak Pemerintah Indonesia membantu Lebanon yang tengah ditimpah musibah akibat ledakan amonium nitrat . Bencana ini juga menjadi pelajaran bagi Indonesia agar berhati-hati dalam menyimpan bahan-bahan yang mudah meledak.
Anggota Komisi I DPR, Sukamta mengatakan Duta Besar Indonesia untuk Lebanon harus memberikan gambaran mengenai kebutuhan masyarakat dan pemerintah di sana. Meskipun perekonomian dalam negeri sedang tidak baik, Indonesia sebagai negara sahabat tetap perlu memberikan bantuan untuk memulihkan keadaan di Lebanon. (Baca juga: Ledakan di Beirut, Jokowi: Indonesia Bersama Lebanon)
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengapresiasi Duta Besar Indonesia Hajriyanto Y Thohari yang bergerak cepat untuk memantau kondisi warga negara Indonesia (WNI) di sana. Kontingen Garuda yang tergabung dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Unifill pun tak kalah sigap dengan ikut membantu evakuasi korban.
“KBRI di Lebanon terus memantau kondisi WNI dan memberikan bantuan yang memadai jika diperlukan. Mengingat peristiwa ini mungkin akan membuat situasi krisis di Lebanon lebih buruk, KBRI perlu mengantisipasi hal ini. Kita tentu tidak berharap hal itu terjadi,” ujarnya melalui keterangan resmi kepada SINDOnews , Jumat (7/8/2020).
Seperti diketahui, telah terjadi ledakan di sebuah gudang di kawasan pelabuhan Beirut pada 4 Agustus lalu. Ledakan itu diduga berasal dari amonium nitrat sebanyak 2.750 ton. Sampai hari ini, ledakan itu mengakibat 137 orang meninggal dunia dan 5.000 orang luka-luka.
Ledakan itu harus menjadi pelajaran dan kewaspadaan bagi Indonesia dalam menyimpan bahan-bahan peledak. Penyimpanan di tempat aman itu penting agar peristiwa serupa tidak terjadi di Tanah Air.
Sukamta menyebut beberapa negara yang pernah mengalami, seperti Tianjin di China pada tahun 2015, Ryongchon di Korea Utara pada 2004, dan Texas di Amerika Serikat pada 1947. (Baca juga: Investigasi Ledakan Beirut, 2.750 Ton Amonium Nitrat Terbengkalai Sejak 2013)
“Saya kira pemerintah perlu memastikan jika ada penyimpanan zat yang mudah meledak, harus tersimpan sesuai standar pengamanan. Juga ditempatkan di gudang yang jauh dari pemukiman penduduk,” katanya.
Anggota Komisi I DPR, Sukamta mengatakan Duta Besar Indonesia untuk Lebanon harus memberikan gambaran mengenai kebutuhan masyarakat dan pemerintah di sana. Meskipun perekonomian dalam negeri sedang tidak baik, Indonesia sebagai negara sahabat tetap perlu memberikan bantuan untuk memulihkan keadaan di Lebanon. (Baca juga: Ledakan di Beirut, Jokowi: Indonesia Bersama Lebanon)
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengapresiasi Duta Besar Indonesia Hajriyanto Y Thohari yang bergerak cepat untuk memantau kondisi warga negara Indonesia (WNI) di sana. Kontingen Garuda yang tergabung dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Unifill pun tak kalah sigap dengan ikut membantu evakuasi korban.
“KBRI di Lebanon terus memantau kondisi WNI dan memberikan bantuan yang memadai jika diperlukan. Mengingat peristiwa ini mungkin akan membuat situasi krisis di Lebanon lebih buruk, KBRI perlu mengantisipasi hal ini. Kita tentu tidak berharap hal itu terjadi,” ujarnya melalui keterangan resmi kepada SINDOnews , Jumat (7/8/2020).
Seperti diketahui, telah terjadi ledakan di sebuah gudang di kawasan pelabuhan Beirut pada 4 Agustus lalu. Ledakan itu diduga berasal dari amonium nitrat sebanyak 2.750 ton. Sampai hari ini, ledakan itu mengakibat 137 orang meninggal dunia dan 5.000 orang luka-luka.
Ledakan itu harus menjadi pelajaran dan kewaspadaan bagi Indonesia dalam menyimpan bahan-bahan peledak. Penyimpanan di tempat aman itu penting agar peristiwa serupa tidak terjadi di Tanah Air.
Sukamta menyebut beberapa negara yang pernah mengalami, seperti Tianjin di China pada tahun 2015, Ryongchon di Korea Utara pada 2004, dan Texas di Amerika Serikat pada 1947. (Baca juga: Investigasi Ledakan Beirut, 2.750 Ton Amonium Nitrat Terbengkalai Sejak 2013)
“Saya kira pemerintah perlu memastikan jika ada penyimpanan zat yang mudah meledak, harus tersimpan sesuai standar pengamanan. Juga ditempatkan di gudang yang jauh dari pemukiman penduduk,” katanya.
(kri)
tulis komentar anda