Rapor Penegakan Hukum Era Jokowi Menurun, Puan: Pasti Mas Ganjar Punya Data dan Fakta
Selasa, 21 November 2023 - 14:29 WIB
Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/11/2023). Foto/Felldy Utama
JAKARTA - Pernyataan calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengenai rapor penegakan hukum era Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) menurun diyakini berdasarkan data dan fakta. Capres yang didukung Partai Perindo ini dinilai perlu menyampaikan hal tersebut.
"Pasti Mas Ganjar punya data dan fakta yang memang beliau harus sampaikan," kata Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/11/2023).
Ketua DPP PDIP itu menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah terkait apa yang disampaikan Ganjar itu bisa menjadi bahan evaluasi di sisa masa pemerintahan saat ini. "Ya saya tentu berharap kalau itu bisa diperbaiki ya sebaiknya kita bersama-sama memperbaiki," ujarnya.
Sebelumnya, Ganjar Pranowo mengungkapkan alasannya memberikan nilai 5 dari 10 untuk penegakan hukum di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Penilaian tersebut bukan semata-mata muncul dalam benak pikirannya, melainkan banyaknya suara dari masyarakat yang masuk kepada pihak Mantan Gubernur Jawa Tengah itu.
"Kalau soal penilaian karena banyaknya suara dari masyarakat yang masuk kepada kami dan semua berbicara soal kepastian hukum," kata Ganjar usai pertemuannya dengan Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (19/11/2023).
"Soal penegakan hukum, soal bagaimana hukum harus betul-betul lurus, begitu. Nah, tentu dengan kejadian terakhir, angka itu menjadi tidak seperti sebelumnya alias turunlah skornya," imbuh Ganjar.
"Pasti Mas Ganjar punya data dan fakta yang memang beliau harus sampaikan," kata Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/11/2023).
Ketua DPP PDIP itu menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah terkait apa yang disampaikan Ganjar itu bisa menjadi bahan evaluasi di sisa masa pemerintahan saat ini. "Ya saya tentu berharap kalau itu bisa diperbaiki ya sebaiknya kita bersama-sama memperbaiki," ujarnya.
Sebelumnya, Ganjar Pranowo mengungkapkan alasannya memberikan nilai 5 dari 10 untuk penegakan hukum di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Penilaian tersebut bukan semata-mata muncul dalam benak pikirannya, melainkan banyaknya suara dari masyarakat yang masuk kepada pihak Mantan Gubernur Jawa Tengah itu.
"Kalau soal penilaian karena banyaknya suara dari masyarakat yang masuk kepada kami dan semua berbicara soal kepastian hukum," kata Ganjar usai pertemuannya dengan Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (19/11/2023).
"Soal penegakan hukum, soal bagaimana hukum harus betul-betul lurus, begitu. Nah, tentu dengan kejadian terakhir, angka itu menjadi tidak seperti sebelumnya alias turunlah skornya," imbuh Ganjar.
(rca)
tulis komentar anda