Ganjar Ungkap Penegakan Hukum Era Jokowi Turun, JK Sependapat

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo mengungkapkan, alasannya memberikan nilai 5 dari 10 untuk penegakan hukum di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Penilaian tersebut bukan semata-mata muncul dalam benak pikirannya, melainkan banyaknya suara dari masyarakat yang masuk kepada pihak Mantan Gubernur Jawa Tengah itu.

"Kalau soal penilaian karena banyaknya suara dari masyarakat yang masuk kepada kami dan semua berbicara soal kepastian hukum," kata Ganjar usai pertemuannya dengan Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (19/11/2023).



"Soal penegakan hukum, soal bagaimana hukum harus betul-betul lurus, begitu. Nah, tentu dengan kejadian terakhir, angka itu menjadi tidak seperti sebelumnya alias turun lah skornya," imbuh Ganjar.

Di sisi lain, JK juga menanggapi soal penilaian Calon Presiden (Capres) dengan nomor urut 3, Ganjar Pranowo tentang penilaiannya terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memberikan nilai 5 dari 10 untuk penegakan hukum di era kepemimpinannya.

JK mengatakan jika banyak yang berpendapat sama karena akhir-akhir ini ada persoalan-persoalan yang dianggap menjadi kontradiktif.

"Pak Ganjar mengatakan lima gitu kan, saya kira anda juga mungkin sependapat. Terutama karena soal-soal terakhir ini kan. Ini yang menentukan bangsa ke depan. Sangat penting sekali. Sekali lagi kita ingin menjaga bangsa negara ini aman," ucap JK.

JK menegaskan, dirinya ingin menjaga bangsa dan negara agar mencapai tahun Indonesia emas yang diprediksi akan muncul pada tahun 2045 mendatang.

"Sekali lagi kita ingin menjaga bangsa dan negara ini aman kedepan mencapai tahun 45 (Indonesia emas) seperti yang diinginkan Pak Jokowi, tapi syaratnya ialah berlakulah adil, berlaku lah netral, begitu tidak, maka bangsa ini akan mulai masalah," tutur JK.