Singgung Perilaku Hakim Konstitusi, PKB Ingin Pemilu 2024 Berlangsung Jujur dan Adil
Kamis, 16 November 2023 - 15:05 WIB
Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid (tengah), dalam Forum Diskusi bertajuk Nomor Urut Pasangan Capres Telah Ditetapkan, Saatnya Menuju Kampanye dengan Damai, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/11/2023). Foto/Achmad Al Fiqri
JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid menyatakan, pihaknya menginginkan Pemilu 2024 yang terpuji, jujur, dan adil. Ia pun meminta bahwa netralitas bukan hanya narasi omong kosong belaka.
Hal itu disampaikan Jazilul dalam Forum KWP bertajuk Nomor Urut Pasangan Capres Telah Ditetapkan, Saatnya Menuju Kampanye dengan Damai, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (16/11/2023).
"Kita mau omongin Pemilu damai kalau memang satu ada antara kata dan perbuatan yaitu satu, kita bilang netral ya betul-betul netral, kita mau jujur ya betul-betul jujur, bukan hanya ingin ngomongnya jujur," kata Jazilul.
Untuk mencapai itu, Jazilul merasa butuh keteladanan dari institusi politik, terkhusus Mahkamah Konstitusi (MK) maupun lembaga kepresidenan.
"Nah itu butuh keteladanan. Inilah menurut saya jadi soal institusi-institusi politik hari ini. Menurut saya mengalami distrust, MK, mungkin juga MPR, DPR, KPK, BPK, termasuk juga lembaga kepresidenan," ucapnya.
Ia pun menyinggung secara tersirat sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam melihat anaknya, Gibran Rakabuming Raka maju sebagai peserta Pilpres 2024. Menurutnya, sulit membedakan tugas Presiden sebagai kepala negara dengan kepala keluarga.
"Ya memang betul sih, misalkan katakanlah ya sulitkan membedakan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, sekaligus pada saat yang sama menjadi kepala keluarga. Itu memang agak sulit itu," ucapnya.
"Makanya kalau di lembaga kehakiman itu tidak boleh dia memutus perkara berkaitan dengan anak atau ikatan kekeluargaan. Karena memang apapun hasilnya seandainya kemarin tok, tidak diberi misalkan ditolak oleh MK, tetap tuduhan itu akan sampai," tambahnya.
Ia berkata, penguasa perlu menjaga etika. Pasalnya, kata Jazilul, penguasa bisa diturunkan bila melakuka perbuatan tercela dan tidak beretika.
"Perbuatan tercela itu bisa mengakibatkan Presiden bisa diturunkan, jelas di situ perbuatan tercela. Tercela itu enggak tahu saya apa, itu kan mesti subjek soal-soal yang pengaruhi secara etik," ucapnya.
Kendati demikian Jazilul menegaskan, Koalisi Perubahan menginginkan agar proses Pemilu 2024 dapat berjalan terpuji, damai, jujur, dan adil.
Hal itu disampaikan Jazilul dalam Forum KWP bertajuk Nomor Urut Pasangan Capres Telah Ditetapkan, Saatnya Menuju Kampanye dengan Damai, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (16/11/2023).
"Kita mau omongin Pemilu damai kalau memang satu ada antara kata dan perbuatan yaitu satu, kita bilang netral ya betul-betul netral, kita mau jujur ya betul-betul jujur, bukan hanya ingin ngomongnya jujur," kata Jazilul.
Baca Juga
Untuk mencapai itu, Jazilul merasa butuh keteladanan dari institusi politik, terkhusus Mahkamah Konstitusi (MK) maupun lembaga kepresidenan.
"Nah itu butuh keteladanan. Inilah menurut saya jadi soal institusi-institusi politik hari ini. Menurut saya mengalami distrust, MK, mungkin juga MPR, DPR, KPK, BPK, termasuk juga lembaga kepresidenan," ucapnya.
Ia pun menyinggung secara tersirat sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam melihat anaknya, Gibran Rakabuming Raka maju sebagai peserta Pilpres 2024. Menurutnya, sulit membedakan tugas Presiden sebagai kepala negara dengan kepala keluarga.
"Ya memang betul sih, misalkan katakanlah ya sulitkan membedakan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, sekaligus pada saat yang sama menjadi kepala keluarga. Itu memang agak sulit itu," ucapnya.
"Makanya kalau di lembaga kehakiman itu tidak boleh dia memutus perkara berkaitan dengan anak atau ikatan kekeluargaan. Karena memang apapun hasilnya seandainya kemarin tok, tidak diberi misalkan ditolak oleh MK, tetap tuduhan itu akan sampai," tambahnya.
Ia berkata, penguasa perlu menjaga etika. Pasalnya, kata Jazilul, penguasa bisa diturunkan bila melakuka perbuatan tercela dan tidak beretika.
"Perbuatan tercela itu bisa mengakibatkan Presiden bisa diturunkan, jelas di situ perbuatan tercela. Tercela itu enggak tahu saya apa, itu kan mesti subjek soal-soal yang pengaruhi secara etik," ucapnya.
Kendati demikian Jazilul menegaskan, Koalisi Perubahan menginginkan agar proses Pemilu 2024 dapat berjalan terpuji, damai, jujur, dan adil.
(maf)
tulis komentar anda