Jumhur Hidayat Sangat Menyesalkan Pemikiran Prabowo soal Buruh

“Itu cara pandang abad ke 18-19. Sekarang kita bicaranya di luar itu. Yang betul itu adalah hadirkan keadilan, yang menguntungkan bagi pengusaha dan buruh. Nah di situ harus ada peran negara," sambung Jumhur.

Menurut Jumhur, negara abai alias tidak mau berperan. Dia berpendapat malah banyak hal yang bisa memberikan keuntungan lebih bagi pengusaha, tapi gara-gara negara gagal menghadirkan satu servis buat mereka, maka keuntungan pengusaha terpotong.

Ia menunjuk contoh mengenai biaya logistik, pelabuhan, transportasi, pungli, dana-dana KKN yang tidak berhubungan industri yang semuanya merugikan dunia usaha dan jumlahnya besar. Menurut Jumhur, di Malaysia itu biaya logistik sudah 13% dari PDB, sementara Indonesia masih 20-23%.

"Jadi tinggi sekali. Coba kalau kita bisa potong sampai 16% itu luar biasa sangat menguntungkan dunia usaha, jadi ngga ribut lagi dengan buruh," ungkap Jumhur.

Dia juga menyoroti masalah bunga bank yang tinggi sekali seperti rentenir. "Negara hadir dong, di negara tetangga bisa 4-5% kenapa di kita harus 12% bahkan jauh di atas dari BI Rate, marjin terlalu luas, spreadnya terlalu tinggi," ungkap dia.

Lebih lanjut Jumhur mengatakan, negara harusnya hadir agar pengusaha bisa lebih mendapatkan pendapatan daripada harus membayar bunga. Sehingga biaya buruh bisa lebih dikompromikan.

Ia juga menyampaikan keluhan para pengusaha mengenai banyaknya barang impor yang tidak perlu, bukan hanya beras dan gula, tapi juga produksi-produksi lokal yang harusnya mengisi pasar di sini. Namun diisi oleh barang-barang impor, termasuk impor produk manufaktur yang mayoritas dari China.

"Jadi harus ada keadilan negara, bukan hanya menyalahkan buruh. Itu sangat disesalkan sekali. Tidak seperti itu yang terjadi. Level tuntutan yang disampaikan buruh itu masih sangat masuk akal," pungkasnya.