Ganjar Pranowo Tegaskan Komitmen Perlindungan WNI Dalam Agenda Pilpres 2024
Rabu, 08 November 2023 - 23:28 WIB
JAKARTA - Capres Ganjar Pranowo telah merancang tiga kebijakan untuk perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai bagian dari agenda kampanye Pilpres 2024. Tiga kebijakan tersebut melibatkan perlindungan pekerja migran Indonesia, pengelolaan diaspora, dan mencapai target Indonesia menjadi bebas visa di 120 negara.
Mantan Gubernur Jateng itu menuturkan peningkatan kasus pekerja migran yang tidak terdokumentasi disebabkan oleh tindak kejahatan perdagangan orang atau human trafficking. Informasi ini didapatnya melalui sumber-sumber di pejabat tinggi pemerintahan di Kamboja dan Somalia.
"Ternyata ada semacam trafficking di sana," kata Ganjar ketika menyampaikan Pidato Arah dan Strategi Politik Luar Negeri Calon Presiden yang disiarkan di YouTube CSIS Indonesia, Selasa (7/11/2023).
Dalam upaya mengurangi jumlah kasus pekerja migran Indonesia yang tidak terdokumentasi, Ganjar berkomitmen mendorong para diplomat dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di negara-negara terkait agar proaktif membuka komunikasi dan cepat merespons segala jenis laporan tentang isu-isu yang berkaitan dengan pekerja migran Indonesia.
Dia ingin isu tersebut segera ditangani karena human trafficking termasuk masalah serius. "Andaikan ada sesuatu bisa cepat ditangani. Dan ternyata ini masalah besar, ada kekerasan fisik, penyanderaan, human trafficking sehingga butuh kerja sama internasional untuk perlindungan pekerja migran kita," ujarnya.
Ganjar menekankan perlindungan pekerja migran merupakan prioritas yang perlu segera diimplementasikan. Langkah ini merespons temuan Kementerian Luar Negeri per Juni 2023 yang mencatat terdapat 18.820 kasus pekerja migran Indonesia yang belum tercatat secara resmi.
Dia juga menyoroti sekitar 60 persen diaspora Indonesia berencana pulang ke Indonesia, namun banyak dari mereka belum melakukannya karena kesulitan menemukan peluang karier yang memadai di Tanah Air.
Dalam pandangan Ganjar, salah satu cara memberikan peluang karier kepada diaspora Indonesia adalah dengan mengintegrasikan mereka dalam riset dan inovasi yang akan memperkuat sektor industri nasional.
Mantan Gubernur Jateng itu menuturkan peningkatan kasus pekerja migran yang tidak terdokumentasi disebabkan oleh tindak kejahatan perdagangan orang atau human trafficking. Informasi ini didapatnya melalui sumber-sumber di pejabat tinggi pemerintahan di Kamboja dan Somalia.
"Ternyata ada semacam trafficking di sana," kata Ganjar ketika menyampaikan Pidato Arah dan Strategi Politik Luar Negeri Calon Presiden yang disiarkan di YouTube CSIS Indonesia, Selasa (7/11/2023).
Dalam upaya mengurangi jumlah kasus pekerja migran Indonesia yang tidak terdokumentasi, Ganjar berkomitmen mendorong para diplomat dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di negara-negara terkait agar proaktif membuka komunikasi dan cepat merespons segala jenis laporan tentang isu-isu yang berkaitan dengan pekerja migran Indonesia.
Dia ingin isu tersebut segera ditangani karena human trafficking termasuk masalah serius. "Andaikan ada sesuatu bisa cepat ditangani. Dan ternyata ini masalah besar, ada kekerasan fisik, penyanderaan, human trafficking sehingga butuh kerja sama internasional untuk perlindungan pekerja migran kita," ujarnya.
Ganjar menekankan perlindungan pekerja migran merupakan prioritas yang perlu segera diimplementasikan. Langkah ini merespons temuan Kementerian Luar Negeri per Juni 2023 yang mencatat terdapat 18.820 kasus pekerja migran Indonesia yang belum tercatat secara resmi.
Dia juga menyoroti sekitar 60 persen diaspora Indonesia berencana pulang ke Indonesia, namun banyak dari mereka belum melakukannya karena kesulitan menemukan peluang karier yang memadai di Tanah Air.
Dalam pandangan Ganjar, salah satu cara memberikan peluang karier kepada diaspora Indonesia adalah dengan mengintegrasikan mereka dalam riset dan inovasi yang akan memperkuat sektor industri nasional.
tulis komentar anda