Pengamat Hukum Tegaskan Putusan MKMK Jadi Penentu terkait Dinasti Politik
Selasa, 07 November 2023 - 00:29 WIB
Pengamat Hukum dan Tata Negara, Bivitri Susanti. Foto/Danandaya Arya Putra
JAKARTA - Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie, akan memutuskan dugaan pelanggaran kode etik terhadap hakim yang menyidangkan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, Selasa (7/11/2023) sore. Putusan tersebut menuai banyak kontroversi sebab diduga melahirkan dinasti politik.
Dalam putusan itu, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan kepala daerah bisa ikut Pilpres 2024 walaupun belum berusia 40 tahun. Pascaputusan tersebut, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka langsung mengambil momentum untuk ikut berkontestasi di Pilpres 2024. Sebab, dia baru berusia 36 tahun namun memiliki pengalaman menjadi Wali Kota Solo.
Pengamat Hukum dan Tata Negara, Bivitri Susanti menyebutkan, jika putusan MKMK masih melenggangkan Gibran ikut Pilpres, hal tersebut menegaskan adanya politik dinasti di Republik ini. Sebab dalam persidangan, Anwar Usman selaku ketua MK, ikut sebagai majelis hakim dalam persidangan.
Baca juga: MKMK Temukan 2 Masalah Baru: Kebohongan dan Pembiaran
Dalam putusan itu, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan kepala daerah bisa ikut Pilpres 2024 walaupun belum berusia 40 tahun. Pascaputusan tersebut, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka langsung mengambil momentum untuk ikut berkontestasi di Pilpres 2024. Sebab, dia baru berusia 36 tahun namun memiliki pengalaman menjadi Wali Kota Solo.
Pengamat Hukum dan Tata Negara, Bivitri Susanti menyebutkan, jika putusan MKMK masih melenggangkan Gibran ikut Pilpres, hal tersebut menegaskan adanya politik dinasti di Republik ini. Sebab dalam persidangan, Anwar Usman selaku ketua MK, ikut sebagai majelis hakim dalam persidangan.
Baca juga: MKMK Temukan 2 Masalah Baru: Kebohongan dan Pembiaran
Lihat Juga :