Kriteria Capres Cawapres yang Bakal Didukung Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama
Kamis, 02 November 2023 - 11:46 WIB
Dia berpendapat bahwa hal itu baru satu persoalan yang disinyalir melibatkan mafia. Belum lagi masalah-masalah lainnya di sektor keautan yang juta diduga melibatkan mafia, misalnya mungkin mafia perundangan atau regulasi, dan sebagainya.
“Berharap 5 tahun ke depan ada pemangku kebijakan yang fokus bahwa kita ini harus menghadap ke laut, karena 70% kita ini lautan. Jangan kita punggungi lautnya. Beras itu penting tapi ikan juga penting, kecerdasan masyarakat Indonesia,” imbuhnya.
PP SNNU juga mengharapkan para pejabat mulai tingkat pusat hingga daerah, yang juga memiliki komitmen yang sama dalam sektor kelautan. “Kita juga berharap pemangku-pemangku kebijakan, baik dari pusat, wilayah maupun daerah sudah fokus untuk beresin itu. Banyak sekali masalah di kelautan, salah satunya BBM tadi,” ungkapnya.
Selanjutnya, PP SNNU juga mengharapkan capres-cawapres serta jajarannya yang mau berdiskusi dengan rakyat, khususnya dengan SNNU dalam membuat suatu kebijakan atau regulasi agar efektif dan efisien. Sebab, SNNU selama ini tidak pernah diajak bicara untuk menyusun perundang-undangan atau peraturan di bidang kelautan.
“Alangkah baiknya itu berdiskusi dengan orang-orang kampung seperti kita. Jadi seperti PP SNNU, ya diajak kulonuwun, diajak ngobrol. Sampai hari ini enggak ada tuh kebijakan yang hasil diskusi dengan kita,” ujarnya.
Padahal, lanjut dia, sesuai hasil survei pada tahun lalu, warga SNNU adalah yang paling terbanyak berada di wilayah pesisir Indonesia. Adapun jumlahnya sekitar 54 juta orang yang perlu didengar masukan atau aspirasinya.
“Makanya kita butuh suatu saat pemimpin kita yang mau menghadap ke lautan. Tidak hanya mau membumi targetnya. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan kesehatan kepada beliau-beliau yang sekarang maju,” ucapnya.
“Berharap 5 tahun ke depan ada pemangku kebijakan yang fokus bahwa kita ini harus menghadap ke laut, karena 70% kita ini lautan. Jangan kita punggungi lautnya. Beras itu penting tapi ikan juga penting, kecerdasan masyarakat Indonesia,” imbuhnya.
PP SNNU juga mengharapkan para pejabat mulai tingkat pusat hingga daerah, yang juga memiliki komitmen yang sama dalam sektor kelautan. “Kita juga berharap pemangku-pemangku kebijakan, baik dari pusat, wilayah maupun daerah sudah fokus untuk beresin itu. Banyak sekali masalah di kelautan, salah satunya BBM tadi,” ungkapnya.
Selanjutnya, PP SNNU juga mengharapkan capres-cawapres serta jajarannya yang mau berdiskusi dengan rakyat, khususnya dengan SNNU dalam membuat suatu kebijakan atau regulasi agar efektif dan efisien. Sebab, SNNU selama ini tidak pernah diajak bicara untuk menyusun perundang-undangan atau peraturan di bidang kelautan.
“Alangkah baiknya itu berdiskusi dengan orang-orang kampung seperti kita. Jadi seperti PP SNNU, ya diajak kulonuwun, diajak ngobrol. Sampai hari ini enggak ada tuh kebijakan yang hasil diskusi dengan kita,” ujarnya.
Padahal, lanjut dia, sesuai hasil survei pada tahun lalu, warga SNNU adalah yang paling terbanyak berada di wilayah pesisir Indonesia. Adapun jumlahnya sekitar 54 juta orang yang perlu didengar masukan atau aspirasinya.
“Makanya kita butuh suatu saat pemimpin kita yang mau menghadap ke lautan. Tidak hanya mau membumi targetnya. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan kesehatan kepada beliau-beliau yang sekarang maju,” ucapnya.
Lihat Juga :