Pemerintah dan Masyarakat Harus Bersinergi Dukung Vaksin Merah Putih

Sejauh ini, pemerintah telah menekankan penggunaan media daring sebagai alat komunikasi yang menghubungan antarmanusia. Kegiatan perkantoran, ekonomi, pendidikan hingga kesehatan pun dapat dilakukan secara online kecuali dalam keadaan terpaksa yang mengharuskan tatap muka. Itu pun harus dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. “Teknologi sangat bisa diberdayakan untuk bisa mengurangi dampak negatif dari adaya pandemi dengan berupaya melakukan subtitusi terhadap hyperconnectivity antarmanusia di berbagai aspek,” katanya.

Keterpurukan ekonomi akibat pandemi Covid-19 membuat pemerintah harus menggiatkan kembali pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk beralih dari kegiatan offline menjadi online. Namun, tidak semua pelaku UMKM dapat terekspos dengan pasar digital.

Menristek/Kepala BRIN menegaskan bahwa Indonesia masih dihadapkan pada keterbatasan akses internet yang mampu menjangkau seluruh wilayah di Indonesia. Pemerintah sedang meningkatkan akses internet dan memberikan akses virtual bagi UMKM agar terekspose pada platform retail beberapa perusahaan e-commerce. “Kami melihat bahwa penggunaan e-commerce ini sangat cocok untuk pengembangan UMKM. Karenanya, dukungan pada UMKM tidak cukup hanya pada segi pembiayaan tapi juga dukungan akses pasar dalam konteks adanya koneksi internet yang lancar dengan bandwidth memadai,” ungkapnya.

Akses internet juga menjadi bagian penting dalam dunia pendidikan di Indonesia. Pandemi Covid-19 membuat seluruh kegiatan belajar-mengajar yang tadinya offline berubah menjadi online. Namun, tidak semua pihak siap dengan hadirnya pendidikan online. “Salah satu yang perlu dijadikan prioritas adalah bagaimana caranya agar, misalkan, siswa mendapatkan bantuan baik dalam bentuk pulsa atau koneksi internet sehingga akhirnya mereka bisa menikmati pendidikan dengan kualitas yang sama, dengan murid-murid atau mahasiswa lainnya,” tambahnya.

Dia berharap bantuan pulsa dan koneksi internet kepada para siswa tidak menimbulkan ketimpangan dan kecemburuan sehingga kualitas pendidikan tetap terjaga. Ini menjadikan alokasi anggaran khusus Covid-19 dapat tepat sasaran.