Mahfud MD Ungkap Penyebab Maraknya Kolusi di Indonesia
Rabu, 25 Oktober 2023 - 19:22 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkap maraknya kolusi terjadi di Indonesia, Rabu (25/10/2023). Foto/Riana Rizkia
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkap tentang maraknya kolusi terjadi di Indonesia. Terlebih, rusaknya aparat penegak hukum dan birokrasi membuat tindakan tersebut semakin menjamur.
Hal itu diungkap Mahfud setelah bertemu para investor yang mengadukan perihal sulitnya pemberian izin untuk mengelola proyek. Dalam pertemuan itu, para investor mengaku harus menyiapkan sejumlah uang agar izinnya dipermudah.
"Di Indonesia ini yang rusak itu penegakan hukum dan birokrasinya, 'coba bayangkan kami ini kalau punya proyek itu dipersulit, kalau tidak nyuap, proyek kami dibunuh, kalau nyuap kami dipenjarakan'," kata Mahfud saat menjadi keynote speech di Konferensi Hukum Nasional di Jakarta, Rabu (25/10/2023).
Mahfud pun memberikan contoh, terkait pembangunan pabrik baterai di Padang yang tak kunjung keluar izinnya meski sudah diajukan selama dua tahun.
"Sementara yang baru-baru (sudah) keluar (izinnya), kalau sudah bicara di balik pintu," ujar pria yang juga merupakan cawapres yang didukung Partai Perindo tersebut.
"Saya kira itu yang harus kita bicarakan, aturan-aturan oke lah memang perlu diperbaiki, jadi kalau orang ndak nyuap ndak jalan, kalau nyuap itu kalau ketahuan dipenjarakan dibilang dia nyuap katanya, padahal dia diperas. Ini yang harus diatur ke depan dalam rangka penegakan hukum ini," sambungnya.
Sebelumnya, Mahfud juga sempat menyampaikan hal serupa dalam acara 'Meet and Greet Ganjar-Mahfud dengan Gen Z' di Kawasan Melawai, Jakarta Selatan, Senin (23/10/2023).
Dalam acara tersebut Mahfud menilai, sering kali aparat penegak hukum turut menjadi mafia kasus, bahkan melakukan tindak pidana korupsi.
Hal itu diungkap Mahfud setelah bertemu para investor yang mengadukan perihal sulitnya pemberian izin untuk mengelola proyek. Dalam pertemuan itu, para investor mengaku harus menyiapkan sejumlah uang agar izinnya dipermudah.
"Di Indonesia ini yang rusak itu penegakan hukum dan birokrasinya, 'coba bayangkan kami ini kalau punya proyek itu dipersulit, kalau tidak nyuap, proyek kami dibunuh, kalau nyuap kami dipenjarakan'," kata Mahfud saat menjadi keynote speech di Konferensi Hukum Nasional di Jakarta, Rabu (25/10/2023).
Mahfud pun memberikan contoh, terkait pembangunan pabrik baterai di Padang yang tak kunjung keluar izinnya meski sudah diajukan selama dua tahun.
"Sementara yang baru-baru (sudah) keluar (izinnya), kalau sudah bicara di balik pintu," ujar pria yang juga merupakan cawapres yang didukung Partai Perindo tersebut.
"Saya kira itu yang harus kita bicarakan, aturan-aturan oke lah memang perlu diperbaiki, jadi kalau orang ndak nyuap ndak jalan, kalau nyuap itu kalau ketahuan dipenjarakan dibilang dia nyuap katanya, padahal dia diperas. Ini yang harus diatur ke depan dalam rangka penegakan hukum ini," sambungnya.
Sebelumnya, Mahfud juga sempat menyampaikan hal serupa dalam acara 'Meet and Greet Ganjar-Mahfud dengan Gen Z' di Kawasan Melawai, Jakarta Selatan, Senin (23/10/2023).
Dalam acara tersebut Mahfud menilai, sering kali aparat penegak hukum turut menjadi mafia kasus, bahkan melakukan tindak pidana korupsi.
Lihat Juga :
tulis komentar anda