KPU Optimistis 2024 Tak Setegang Pemilu Sebelumnya
Rabu, 11 Oktober 2023 - 17:55 WIB
Untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024 itu, Kabag Anev Robinus Sops Polri Kombes Pol Moh Firman menambahkan, Polri menggelar Operasi Mantap Brata untuk terciptanya keamanan, kelancaran, dan ketertiban pada setiap tahapan Pemilu Serentak 2023-2024.
Operasi ini dilaksanakan selama 222 hari, mulai November 2023-Oktober 2024, melibatkan Mabes Polri, Polda, dan Polres. Menurut Firman, Polri sudah memetakan daerah sangat rawan dalam Pemilu Serentak 2024, yaitu: Papua, Sulut, kota Tangsel, Kab Kaimana, Tolikara, Mimika, dan Aceh Utara.
Sementara penanganan yang masuk prioritas 1 adalah Jatim, Aceh, Sultra, Maluku, Kalbar, Bali, Jateng, DKI Jakarta, Jabar, Sulut, dan Papua. Selain itu, lanjut Firman, Polri juga menggelar Operasi Terpusat Nasional Cooling System untuk mengeliminir segala bentuk potensi konflik di masyarakat.
"Daerah Operasi adalah Provinsi Sangat Rawan yaitu di DKI, Sulsel, Jateng, Jabar, Jatim, Aceh, Sumut, Kaltim, Sulut, Maluku Utara," ungkap Firman seraya menambahkan operasi ini dilaksanakan selama 4 bulan tahun 2023, dan 12 bulan pada 2024.
Polri juga menyiapkan rencana Kontijensi yang melibatkan 25 ribu personel dari Brimob Nusantara, dan Dalmas Nusantara.
Sementara Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta masyarakat, agar tidak terlalu mempercayai informasi yang disebarkan melalui media-media sosial (medsos).
"Medsos ini merupakan unsur yang membuat kerawanan pemilu karena seringkali menyebarkan informasi hoaks dan menyesatkan," ungkap Bagja seraya menyebut informasi mengenai satu kapal kontainer yang berisi surat suara sudah dicoblos pada Pemilu 2019.
Untuk itu, Bagja meminta masyarakat agar memanfaatkan media mainstream dalam menyaring setiap informasi terkait dengan penyelanggaraan pemilu.
Sedangkan pakar komunikasi Prof Lelly Arrianie, meminta para politisi untuk menjaga komunikasinya dengan publik. "Jangan buat komunikasi hoaks dan tidak bisa dipertanggung jawabkan agar suasana kebatinan masyarakat tetap kondusif," kata Lelly.
Lihat Juga: Pembacokan Pendukung Cabup Sampang, Bawaslu Ingatkan Pilkada Proses Pergantian Kekuasaan secara Damai
Operasi ini dilaksanakan selama 222 hari, mulai November 2023-Oktober 2024, melibatkan Mabes Polri, Polda, dan Polres. Menurut Firman, Polri sudah memetakan daerah sangat rawan dalam Pemilu Serentak 2024, yaitu: Papua, Sulut, kota Tangsel, Kab Kaimana, Tolikara, Mimika, dan Aceh Utara.
Sementara penanganan yang masuk prioritas 1 adalah Jatim, Aceh, Sultra, Maluku, Kalbar, Bali, Jateng, DKI Jakarta, Jabar, Sulut, dan Papua. Selain itu, lanjut Firman, Polri juga menggelar Operasi Terpusat Nasional Cooling System untuk mengeliminir segala bentuk potensi konflik di masyarakat.
"Daerah Operasi adalah Provinsi Sangat Rawan yaitu di DKI, Sulsel, Jateng, Jabar, Jatim, Aceh, Sumut, Kaltim, Sulut, Maluku Utara," ungkap Firman seraya menambahkan operasi ini dilaksanakan selama 4 bulan tahun 2023, dan 12 bulan pada 2024.
Polri juga menyiapkan rencana Kontijensi yang melibatkan 25 ribu personel dari Brimob Nusantara, dan Dalmas Nusantara.
Sementara Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta masyarakat, agar tidak terlalu mempercayai informasi yang disebarkan melalui media-media sosial (medsos).
"Medsos ini merupakan unsur yang membuat kerawanan pemilu karena seringkali menyebarkan informasi hoaks dan menyesatkan," ungkap Bagja seraya menyebut informasi mengenai satu kapal kontainer yang berisi surat suara sudah dicoblos pada Pemilu 2019.
Untuk itu, Bagja meminta masyarakat agar memanfaatkan media mainstream dalam menyaring setiap informasi terkait dengan penyelanggaraan pemilu.
Sedangkan pakar komunikasi Prof Lelly Arrianie, meminta para politisi untuk menjaga komunikasinya dengan publik. "Jangan buat komunikasi hoaks dan tidak bisa dipertanggung jawabkan agar suasana kebatinan masyarakat tetap kondusif," kata Lelly.
Lihat Juga: Pembacokan Pendukung Cabup Sampang, Bawaslu Ingatkan Pilkada Proses Pergantian Kekuasaan secara Damai
(maf)
tulis komentar anda