Tidak Produktif, 1,6 Juta PNS Jadi Beban Birokrasi
Selasa, 04 Agustus 2020 - 08:05 WIB
Dia menyebut PNS administrasi kian menjadi beban birokrasi pada masa pandemi Covid-19. Pandemi mengharuskan PNS bekerja dari rumah atau work from home selama beberapa waktu. Berhubung keterampilan PNS tenaga administrasi ini minim, mereka tidak jarang kesulitan bekerja dengan menggunakan perangkat komputer atau teknologi. Padahal, justru pada masa new normal dibutuhkan PNS yang responsif, adaptif, dan bisa mengambil kebijakan berbasis fakta.
Kendati menyadari membebani birokrasi, Tjahjo mengaku tidak bisa begitu saja memberhentikan atau memecat PNS tersebut. (Baca juga: Turis Timor Leste, Malaysia, dan China Paling Banyak Datang ke Indonesia)
“Jujur saja, Kemenpan-RB dan Badan Kepegawaian Negara agak kesulitan menata 1,6 juta PNS tenaga administrasi. Kan tidak mungkin kami berhentikan, kecuali mereka dengan sadar minta pensiun dini,” ujar Tjahjo dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI secara virtual beberapa waktu lalu.
Meski dinilai menjadi beban birokrasi, PNS administrasi dinilai tidak bisa dihilangkan sepenuhnya. Pasalnya, kebutuhan akan tenaga administrasi tetap masih ada.
Pakar administrasi publik dari Universitas Padjadjaran Yogi Suprayogi mengatakan idealnya keberadaan PNS administrasi proporsional, tidak seperti sekarang yang porsinya berlebihan. Tanpa tenaga administrasi, birokrasi pun akan sulit bekerja maksimal. Pasalnya, tidak semua tugas dan fungsi tenaga administrasi bisa digantikan teknologi.
“Di luar negeri juga tetap ada tenaga administrasi. Hanya yang harus dikendalikan adalah jumlahnya jangan terlalu banyak,” ujarnya. (Lihat videonya: Seorang Bocah Jadi Korban begal di Depan Rumahnya Sendiri)
Dia sepakat bahwa penghapusan lowongan tenaga administrasi pada seleksi CPNS bisa menjadi salah satu cara menghambat pertambahan jumlah PNS pelaksana ini. Ditambahkan, tidak hanya jumlah yang harus dikendalikan, masalah kompetensi PNS administrasi juga perlu ditata. (Dita Angga)
Kendati menyadari membebani birokrasi, Tjahjo mengaku tidak bisa begitu saja memberhentikan atau memecat PNS tersebut. (Baca juga: Turis Timor Leste, Malaysia, dan China Paling Banyak Datang ke Indonesia)
“Jujur saja, Kemenpan-RB dan Badan Kepegawaian Negara agak kesulitan menata 1,6 juta PNS tenaga administrasi. Kan tidak mungkin kami berhentikan, kecuali mereka dengan sadar minta pensiun dini,” ujar Tjahjo dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI secara virtual beberapa waktu lalu.
Meski dinilai menjadi beban birokrasi, PNS administrasi dinilai tidak bisa dihilangkan sepenuhnya. Pasalnya, kebutuhan akan tenaga administrasi tetap masih ada.
Pakar administrasi publik dari Universitas Padjadjaran Yogi Suprayogi mengatakan idealnya keberadaan PNS administrasi proporsional, tidak seperti sekarang yang porsinya berlebihan. Tanpa tenaga administrasi, birokrasi pun akan sulit bekerja maksimal. Pasalnya, tidak semua tugas dan fungsi tenaga administrasi bisa digantikan teknologi.
“Di luar negeri juga tetap ada tenaga administrasi. Hanya yang harus dikendalikan adalah jumlahnya jangan terlalu banyak,” ujarnya. (Lihat videonya: Seorang Bocah Jadi Korban begal di Depan Rumahnya Sendiri)
Dia sepakat bahwa penghapusan lowongan tenaga administrasi pada seleksi CPNS bisa menjadi salah satu cara menghambat pertambahan jumlah PNS pelaksana ini. Ditambahkan, tidak hanya jumlah yang harus dikendalikan, masalah kompetensi PNS administrasi juga perlu ditata. (Dita Angga)
(ysw)
tulis komentar anda