Perbaiki Kondisi Alam Indonesia, KLHK Integrasi Sejumlah Kebijakan
Rabu, 04 Oktober 2023 - 19:12 WIB
Menteri LHK Siti Nurbaya di sela-sela peresmian Forestry Update Course (Fuco) bersama mahasiswa kehutanan seluruh Indonesia, Rabu (4/10/2023). Foto/Istimewa
JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengintegrasikan sejumlah kebijakan untuk memperbaiki kondisi alam Indonesia. Hal ini dikatakan Menteri LHK Siti Nurbaya di sela-sela peresmian Forestry Update Course (Fuco) di depan sekitar 2.000 mahasiswa kehutanan seluruh Indonesia, Rabu (4/10/2023).
Kata Menteri Siti, langkah ini merupakan pengintegrasian kebijakan-kebijakan LHK dalam pembelajaran kurikulum merdeka belajar pada prodi kehutanan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.
"Inilah pijak perjalanan kita untuk memperbaiki Indonesia yang katanya alamnya kaya, dari dulu bilang alamnya kaya, alamnya kaya, alamnya kaya, tapi terus apa? itu sebetulnya yang kita butuhkan sekarang," kata Menteri Siti.
Menteri Siti juga mengungkapkan, dengan Fuco, SDM Indonesia terutama para akademisi bisa write what you do, do What you write. Sehingga akan mendapatkan update informasi, serta dapat memberikan catatan-catatan objektif konstruktif untuk kemajuan pembangunan kehutanan dan lingkungan di Indonesia.
"Boleh enggak Fuco Ini dijadikan standar terus-menerus dan bisa dilembagakan bisa terus dilakukan ada nilai kreditnya, ada nilai, dan juga ada reward dengan mendapatkan selain pengetahuan praktikum dan lain-lain," ujarnya
Menteri Siti juga siap untuk menugaskan para Dirjen yang relevan dengan sektor kehutanan untuk bisa menerima mahasiswa kehutanan untuk praktikum ataupun magang bersama-sama, agar bisa terus belajar dari berbagai sumber yang menjawab harapan dari DIKTI Kemendikbud atas konsep Merdeka belajar.
Menteri Siti mencontohkan Program FOLU Net Sink 2030 yang perlu mendapatkan dukungan luas dari stakeholder sektor kehutanan dan lingkungan tidak terkecuali akademisi karena merupakan bentuk komitmen Indonesia dalam rangka mengurangi emisi gas rumah kaca, mengendalikan perubahan iklim yang terjadi serta dampaknya.
"Dinamika perkembangan kebijakan kehutanan perlu diketahui oleh semua pihak tidak terkecuali kalangan akademisi sebagai lembaga yang bertugas menghasilkan rumusan dan IPTEK bidang kehutanan," tuturnya.
"Oleh karenanya sosialisasi kebijakan dan teknis pengelolaan hutan dan kehutanan terbaru sangat penting untuk dilakukan ke lingkungan kampus dan menjadi salah satu pilihan mempercepat terjadinya kesamaan persepsi dan pemahaman," tutupnya.
Kata Menteri Siti, langkah ini merupakan pengintegrasian kebijakan-kebijakan LHK dalam pembelajaran kurikulum merdeka belajar pada prodi kehutanan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.
"Inilah pijak perjalanan kita untuk memperbaiki Indonesia yang katanya alamnya kaya, dari dulu bilang alamnya kaya, alamnya kaya, alamnya kaya, tapi terus apa? itu sebetulnya yang kita butuhkan sekarang," kata Menteri Siti.
Menteri Siti juga mengungkapkan, dengan Fuco, SDM Indonesia terutama para akademisi bisa write what you do, do What you write. Sehingga akan mendapatkan update informasi, serta dapat memberikan catatan-catatan objektif konstruktif untuk kemajuan pembangunan kehutanan dan lingkungan di Indonesia.
"Boleh enggak Fuco Ini dijadikan standar terus-menerus dan bisa dilembagakan bisa terus dilakukan ada nilai kreditnya, ada nilai, dan juga ada reward dengan mendapatkan selain pengetahuan praktikum dan lain-lain," ujarnya
Menteri Siti juga siap untuk menugaskan para Dirjen yang relevan dengan sektor kehutanan untuk bisa menerima mahasiswa kehutanan untuk praktikum ataupun magang bersama-sama, agar bisa terus belajar dari berbagai sumber yang menjawab harapan dari DIKTI Kemendikbud atas konsep Merdeka belajar.
Menteri Siti mencontohkan Program FOLU Net Sink 2030 yang perlu mendapatkan dukungan luas dari stakeholder sektor kehutanan dan lingkungan tidak terkecuali akademisi karena merupakan bentuk komitmen Indonesia dalam rangka mengurangi emisi gas rumah kaca, mengendalikan perubahan iklim yang terjadi serta dampaknya.
"Dinamika perkembangan kebijakan kehutanan perlu diketahui oleh semua pihak tidak terkecuali kalangan akademisi sebagai lembaga yang bertugas menghasilkan rumusan dan IPTEK bidang kehutanan," tuturnya.
"Oleh karenanya sosialisasi kebijakan dan teknis pengelolaan hutan dan kehutanan terbaru sangat penting untuk dilakukan ke lingkungan kampus dan menjadi salah satu pilihan mempercepat terjadinya kesamaan persepsi dan pemahaman," tutupnya.
(maf)
Lihat Juga :
tulis komentar anda