DOB Papua Dinilai Bagian Percepatan Pembangunan dan Pangkas Kesenjangan

Karolin menilai, DOB memangkas kesenjangan dan memperpendek rentang kendali masyarakat. Selain itu, jangkauan serta akses untuk transportasi dari kabupaten ke provinsi menjadi lebih baik.

Karolin berharap DOB terus membuka lapangan pekerjaan baru sehingga dapat mengangkat perekonomian masyarakat di daerah-daerah tersebut.

"Kalau misalnya dari segi pendidikan di daerah untuk pembangunan sekolah, akses belajar belum dipenuhi berpotensi menimbulkan konflik sosial, begitu pula bila fasilitas kesehatan belum terpenuhi," tutupnya.

Hal senada dikatakan oleh Kepala Badan Percepatan Pembangunan Daerah (Bappeda), Papua Yohanes Walilo. Hal itu disampaikan dalam sambutannya di pembukaan Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia (Fordasi) 2023 di Kantor Gubernur Papua Barat, Selasa (26/9/2023).

Yohanes mengajak seluruh pimpinan untuk tidak mengkotak-kotakkan Papua karena adanya DOB. Yohanes menyeru seluruh pimpinan di tanah Papua agar kompak dan bersatu.

Dia mendorong agar daerah-daerah yang bergabung di dalam Fordasi untuk meningkatkan kerja sama antara pemerintah daerah, pusat dan kementerian.

"Tidak boleh ada saling kotak setelah DOB di Papua bukan untuk membedakan, tetapi kita harus satu dan sejak dulunya memang satu," tegas Yohanes.

Yohanes menjamin Papua sebagai provinsi induk di tanah Papua mendukung keputusan apapun dalam Fordasi 2023.

"Kami mendukung apa pun yang dihasilkan nanti dalam rapat. Supaya dapat berguna untuk melaksanakan tugas di tanah ini," tutupnya.