DOB Papua Dinilai Bagian Percepatan Pembangunan dan Pangkas Kesenjangan
Rabu, 04 Oktober 2023 - 14:11 WIB
loading...
Daerah Otonomi Baru (DOB) di tanah Papua dinilai merupakan bagian dari percepatan pembangunan. Foto/Ilustrasi Papua/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Daerah Otonomi Baru (DOB) di tanah Papua dinilai merupakan bagian dari percepatan pembangunan. Hal ini dikatakan oleh Wasekjen Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Suardi Soamole.
"Sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2021 terkait dengan Otonomi Khusus Papua, pelaksanaan dan implementasi dari hal tersebut sangatlah efektif," kaa Suardi dalam keterangannya, Rabu (4/10/2023).
"Dengan adanya DOB, mampu memberikan peluang baru terhadap proses terjadinya keberlangsungan pembangunan yang ada di wilayah Papua," sambungnya.
Suardi menengarai, pembangunan adalah masalah utama masyarakat Papua. Sebab itu, DOB bisa menjadi langkah konkret untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Baca juga: DPR Sahkan Usulan 3 DOB Papua, Indonesia Akan Miliki 37 Provinsi
"Masyarakat dapat lebih mudah mengakses pelayanan pendidikan dan kesehatan, dan kemudian kebutuhan yang paling pokok seperti pembangunan infrastruktur," ungkap Suardi.
Hal senada disampaikan oleh Yapen Karolin, salah satu perwakilan Himpunan Mahasiswa Kabupaten Yapen. Dia mengatakan, DOB merupakan kebijakan yang direspons positif oleh masyarakat.
Menurutnya, pembangunan berjalan baik di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Pembangunan saat ini terkait dengan infrastruktur, pendidikan, dan sosial masyarakat itu sudah berjalan dengan cukup baik," ungkapnya.
"Terutama di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Pembangunan infrastruktur saat ini sudah berjalan secara menyeluruh ke seluruh daerah," terang Karolin.
Karolin menilai, DOB memangkas kesenjangan dan memperpendek rentang kendali masyarakat. Selain itu, jangkauan serta akses untuk transportasi dari kabupaten ke provinsi menjadi lebih baik.
Karolin berharap DOB terus membuka lapangan pekerjaan baru sehingga dapat mengangkat perekonomian masyarakat di daerah-daerah tersebut.
"Kalau misalnya dari segi pendidikan di daerah untuk pembangunan sekolah, akses belajar belum dipenuhi berpotensi menimbulkan konflik sosial, begitu pula bila fasilitas kesehatan belum terpenuhi," tutupnya.
Hal senada dikatakan oleh Kepala Badan Percepatan Pembangunan Daerah (Bappeda), Papua Yohanes Walilo. Hal itu disampaikan dalam sambutannya di pembukaan Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia (Fordasi) 2023 di Kantor Gubernur Papua Barat, Selasa (26/9/2023).
Yohanes mengajak seluruh pimpinan untuk tidak mengkotak-kotakkan Papua karena adanya DOB. Yohanes menyeru seluruh pimpinan di tanah Papua agar kompak dan bersatu.
Dia mendorong agar daerah-daerah yang bergabung di dalam Fordasi untuk meningkatkan kerja sama antara pemerintah daerah, pusat dan kementerian.
"Tidak boleh ada saling kotak setelah DOB di Papua bukan untuk membedakan, tetapi kita harus satu dan sejak dulunya memang satu," tegas Yohanes.
Yohanes menjamin Papua sebagai provinsi induk di tanah Papua mendukung keputusan apapun dalam Fordasi 2023.
"Kami mendukung apa pun yang dihasilkan nanti dalam rapat. Supaya dapat berguna untuk melaksanakan tugas di tanah ini," tutupnya.
"Sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2021 terkait dengan Otonomi Khusus Papua, pelaksanaan dan implementasi dari hal tersebut sangatlah efektif," kaa Suardi dalam keterangannya, Rabu (4/10/2023).
"Dengan adanya DOB, mampu memberikan peluang baru terhadap proses terjadinya keberlangsungan pembangunan yang ada di wilayah Papua," sambungnya.
Suardi menengarai, pembangunan adalah masalah utama masyarakat Papua. Sebab itu, DOB bisa menjadi langkah konkret untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Baca juga: DPR Sahkan Usulan 3 DOB Papua, Indonesia Akan Miliki 37 Provinsi
"Masyarakat dapat lebih mudah mengakses pelayanan pendidikan dan kesehatan, dan kemudian kebutuhan yang paling pokok seperti pembangunan infrastruktur," ungkap Suardi.
Hal senada disampaikan oleh Yapen Karolin, salah satu perwakilan Himpunan Mahasiswa Kabupaten Yapen. Dia mengatakan, DOB merupakan kebijakan yang direspons positif oleh masyarakat.
Menurutnya, pembangunan berjalan baik di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Pembangunan saat ini terkait dengan infrastruktur, pendidikan, dan sosial masyarakat itu sudah berjalan dengan cukup baik," ungkapnya.
"Terutama di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Pembangunan infrastruktur saat ini sudah berjalan secara menyeluruh ke seluruh daerah," terang Karolin.
Karolin menilai, DOB memangkas kesenjangan dan memperpendek rentang kendali masyarakat. Selain itu, jangkauan serta akses untuk transportasi dari kabupaten ke provinsi menjadi lebih baik.
Karolin berharap DOB terus membuka lapangan pekerjaan baru sehingga dapat mengangkat perekonomian masyarakat di daerah-daerah tersebut.
"Kalau misalnya dari segi pendidikan di daerah untuk pembangunan sekolah, akses belajar belum dipenuhi berpotensi menimbulkan konflik sosial, begitu pula bila fasilitas kesehatan belum terpenuhi," tutupnya.
Hal senada dikatakan oleh Kepala Badan Percepatan Pembangunan Daerah (Bappeda), Papua Yohanes Walilo. Hal itu disampaikan dalam sambutannya di pembukaan Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia (Fordasi) 2023 di Kantor Gubernur Papua Barat, Selasa (26/9/2023).
Yohanes mengajak seluruh pimpinan untuk tidak mengkotak-kotakkan Papua karena adanya DOB. Yohanes menyeru seluruh pimpinan di tanah Papua agar kompak dan bersatu.
Dia mendorong agar daerah-daerah yang bergabung di dalam Fordasi untuk meningkatkan kerja sama antara pemerintah daerah, pusat dan kementerian.
"Tidak boleh ada saling kotak setelah DOB di Papua bukan untuk membedakan, tetapi kita harus satu dan sejak dulunya memang satu," tegas Yohanes.
Yohanes menjamin Papua sebagai provinsi induk di tanah Papua mendukung keputusan apapun dalam Fordasi 2023.
"Kami mendukung apa pun yang dihasilkan nanti dalam rapat. Supaya dapat berguna untuk melaksanakan tugas di tanah ini," tutupnya.
(maf)
Lihat Juga :
