Copot Jaksa Nakal, ST Burhanuddin Dinilai Tegas Benahi Kejaksaan
Senin, 03 Agustus 2020 - 18:31 WIB
Pakar Hukum Pidana UI Indriyanto Seno Adji menilai, pencopotan itu merupakan bentuk ketegasan Jaksa Agung ST Burhanuddin.
JAKARTA - Oknum Jaksa Pinangki Sirna Malasari telah dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Sub Bagian Pemantaun dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan. Adapun pencopotan itu lantaran Pinangki Sirna Malasari diduga bertemu Djoko Sugiarto Tjandra saat masih buron di Malaysia.
(Baca juga: Soal Djoko Tjandra, Supriansa: Bukti Presiden Tak Main-main Soal Hukum)
Kemudian, Pinangki dinyatakan melanggar disiplin karena ke luar negeri tanpa izin sebanyak sembilan kali sepanjang 2019. Terkait hal tersebut, Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia (UI) Indriyanto Seno Adji menilai, pencopotan itu merupakan bentuk ketegasan Jaksa Agung ST Burhanuddin terhadap Jaksa nakal yang bermain api dengan kasus hukum.
"Jaksa Agung tidak akan kompromi dengan Jaksa siapapun yang bermain api kasus hukum apapun dan pencopotan itu merupak bentuk ketegasan Kejagung," kata Indriyanto, Senin (3/8/2020).
(Baca juga: Djoko Tjandra Ditangkap, Pemuda Muhammadiyah: Belum Final, Awasi!)
Dirinya menyayangkan atas tindakan Jaksa Pinangki. Sebab, kata dia, seharusnya Jaksa Pinangki sebagai bagian dari Lembaga Penegak Hukum yang mengeksekusi buronan kelas kakap itu, bukan justru terbalik membantu berkoalisi dengan pelanggar hukum.
"Apabila benar Jaksa Pinangki bertemu dengan Djoko Tjandra di Kuala Lumpur, ini akan memperberat dugaan pelanggaran dan sanksinya, karena apapun Pinangki adalah bagian dari Lembaga Eksekutor yang akan mengeksekusi terhadap seorang buron, yang seharusnya tidak dalam posisi berkoalisi dengan buron," imbuhnya.
Sementara itu, terkait tindak lanjut proses hukum terhadap Pinangki, dia menyerahkannya kepada Jaksa Agung Muda Pengawas (Jamwas) yang tengah menindaklanjuti pemeriksaan yang bakal menilai apakah ada tindakan pelanggaran pidana atau tidak.
"Mengenai apakah ada tindakan dan proses hukum, didugaan pelanggaran 'obstruction of justice' terhadap yang bersangkutan, itu diserahkan kepada dan ditunggu dari Jamwas yang akan menilai hasil pemeriksaannya," pungkasnya.
(Baca juga: Soal Djoko Tjandra, Supriansa: Bukti Presiden Tak Main-main Soal Hukum)
Kemudian, Pinangki dinyatakan melanggar disiplin karena ke luar negeri tanpa izin sebanyak sembilan kali sepanjang 2019. Terkait hal tersebut, Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia (UI) Indriyanto Seno Adji menilai, pencopotan itu merupakan bentuk ketegasan Jaksa Agung ST Burhanuddin terhadap Jaksa nakal yang bermain api dengan kasus hukum.
"Jaksa Agung tidak akan kompromi dengan Jaksa siapapun yang bermain api kasus hukum apapun dan pencopotan itu merupak bentuk ketegasan Kejagung," kata Indriyanto, Senin (3/8/2020).
(Baca juga: Djoko Tjandra Ditangkap, Pemuda Muhammadiyah: Belum Final, Awasi!)
Dirinya menyayangkan atas tindakan Jaksa Pinangki. Sebab, kata dia, seharusnya Jaksa Pinangki sebagai bagian dari Lembaga Penegak Hukum yang mengeksekusi buronan kelas kakap itu, bukan justru terbalik membantu berkoalisi dengan pelanggar hukum.
"Apabila benar Jaksa Pinangki bertemu dengan Djoko Tjandra di Kuala Lumpur, ini akan memperberat dugaan pelanggaran dan sanksinya, karena apapun Pinangki adalah bagian dari Lembaga Eksekutor yang akan mengeksekusi terhadap seorang buron, yang seharusnya tidak dalam posisi berkoalisi dengan buron," imbuhnya.
Sementara itu, terkait tindak lanjut proses hukum terhadap Pinangki, dia menyerahkannya kepada Jaksa Agung Muda Pengawas (Jamwas) yang tengah menindaklanjuti pemeriksaan yang bakal menilai apakah ada tindakan pelanggaran pidana atau tidak.
"Mengenai apakah ada tindakan dan proses hukum, didugaan pelanggaran 'obstruction of justice' terhadap yang bersangkutan, itu diserahkan kepada dan ditunggu dari Jamwas yang akan menilai hasil pemeriksaannya," pungkasnya.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda