Kesinambungan Fiskal: Fondasi Pembangunan Berkelanjutan
Senin, 18 September 2023 - 12:22 WIB
Padahal seharusnya anggaran belanja pada periode tersebut paling tidak telah terserap sebesar 25% - 27%. Realisasi yang masih terbilang rendah tersebut menunjukkan masih banyaknya anggaran yang belum dibelanjakan oleh pemda. Padahal anggaran tersebut berperan menjadi motor penggerak perekonomian di seluruh Indonesia.
Belanja pemerintah mutlak memiliki peran signifikan dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Belanja pemerintah merupakan salah satu booster untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, terutama saat ini ketika Indonesia masih berada dalam bayang-bayang pelemahan ekonomi dunia.
Oleh sebab itu, pada pengelolaannya, APBN sepatutnya tak disimpan dan mengendap menjadi surplus, namun perlu segera dibelanjakan, baik di pusat maupun daerah. Apabila kas negara disimpan menjadi surplus hingga berbulan-bulan, kontribusi belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi akan semakin kecil dari seharusnya, dan membuat perekonomian tumbuh lebih lambat dari perkiraan.
Menjaga Kesinambungan Fiskal
Saat ini, APBN Tahun Anggaran 2023 diharapkan mampu menjadi instrumen efektif dalam menjaga perekonomian, meski jelas akan terus diuji oleh gejolak ekonomi global yang tak mudah dan belum mereda. Artinya, tantangan yang dihadapi saat ini harus dapat diantisipasi dan dikelola dengan prudent dan hati-hati.
Dalam perspektif jangka menengah-panjang, pemerintah perlu terus mendorong peran kebijakan fiskal dalam rangka peningkatan produktivitas dan akselerasi pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah perlu mendorong belanja pemerintah (pusat maupun daerah) yang efektif sehingga dapat memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Hal ini karena apabila roda ekonomi masyarakat berputar dengan baik, maka penerimaan negara melalui pajak pun dapat meningkat.
Langkah tersebut vital dalam mewujudkan kesinambungan fiskal dan meningkatkan potensi perekonomian Indonesia untuk tumbuh lebih tinggi. Terlebih saat ini, dengan lahirnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) diharapkan dapat berperan signifikan dalam mendorong penerimaan perpajakan yang merupakan tulang punggung APBN.
Kesinambungan fiskal adalah landasan yang diperlukan untuk menciptakan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Menjaga kesinambungan fiskal adalah komitmen jangka panjang untuk mengelola keuangan negara dengan bijak, mempertahankan keseimbangan, dan menghindari kebijakan yang dapat membahayakan masa depan ekonomi.
Kesinambungan fiskal adalah fondasi bagi ekonomi yang kuat dan stabil. Oleh sebab itu, dengan menjaga kesinambungan fiskal, maka sebuah negara dapat mengarahkan ekonominya menuju pertumbuhan yang berkelanjutan, menciptakan peluang ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Semoga.
Belanja pemerintah mutlak memiliki peran signifikan dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Belanja pemerintah merupakan salah satu booster untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, terutama saat ini ketika Indonesia masih berada dalam bayang-bayang pelemahan ekonomi dunia.
Oleh sebab itu, pada pengelolaannya, APBN sepatutnya tak disimpan dan mengendap menjadi surplus, namun perlu segera dibelanjakan, baik di pusat maupun daerah. Apabila kas negara disimpan menjadi surplus hingga berbulan-bulan, kontribusi belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi akan semakin kecil dari seharusnya, dan membuat perekonomian tumbuh lebih lambat dari perkiraan.
Menjaga Kesinambungan Fiskal
Saat ini, APBN Tahun Anggaran 2023 diharapkan mampu menjadi instrumen efektif dalam menjaga perekonomian, meski jelas akan terus diuji oleh gejolak ekonomi global yang tak mudah dan belum mereda. Artinya, tantangan yang dihadapi saat ini harus dapat diantisipasi dan dikelola dengan prudent dan hati-hati.
Dalam perspektif jangka menengah-panjang, pemerintah perlu terus mendorong peran kebijakan fiskal dalam rangka peningkatan produktivitas dan akselerasi pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah perlu mendorong belanja pemerintah (pusat maupun daerah) yang efektif sehingga dapat memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Hal ini karena apabila roda ekonomi masyarakat berputar dengan baik, maka penerimaan negara melalui pajak pun dapat meningkat.
Langkah tersebut vital dalam mewujudkan kesinambungan fiskal dan meningkatkan potensi perekonomian Indonesia untuk tumbuh lebih tinggi. Terlebih saat ini, dengan lahirnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) diharapkan dapat berperan signifikan dalam mendorong penerimaan perpajakan yang merupakan tulang punggung APBN.
Kesinambungan fiskal adalah landasan yang diperlukan untuk menciptakan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Menjaga kesinambungan fiskal adalah komitmen jangka panjang untuk mengelola keuangan negara dengan bijak, mempertahankan keseimbangan, dan menghindari kebijakan yang dapat membahayakan masa depan ekonomi.
Kesinambungan fiskal adalah fondasi bagi ekonomi yang kuat dan stabil. Oleh sebab itu, dengan menjaga kesinambungan fiskal, maka sebuah negara dapat mengarahkan ekonominya menuju pertumbuhan yang berkelanjutan, menciptakan peluang ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Semoga.
tulis komentar anda