Masalah Rempang, Ganjar Bicara Mitigasi untuk Hindari Konflik Agraria
Senin, 18 September 2023 - 12:07 WIB
Atas dasar itu, Ganjar berdebat dengan pihak terkait termasuk menteri, agar pembangunan jalan tol tidak melintasi pemukiman. Hingga akhirnya, proyek tersebut tak melintasi pemukiman warga, melainkan melingkar melewati laut.
Lantas, Ganjar pun menyinggung konflik agraria sepetti di Rempang, Kepulauan Riau. Menurutnya, masalah itu tak akan terjadi bila ada mitigasi yang dilakukan.
"Kalau itu kemudian tanah akan diberikan katakan kalau sekarang yang ramai di Rempang ya, ramai sekali. Bagaimana sih caranya? Itu tanahnya siapa Ini tanahnya enggak ada sertifikatnya, heh gimana sertifikatnya sudah beres (atau) belum. Program sertifikasi kan baru jalan pada pemerintahan ini saja. Mitigasi itulah yang kemudian penting utk mencegah," terang Ganjar.
Atas dasar itu, Ganjar pun mendorong kepada sejumlah menteri seperti Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Perdagangan hingga investasi dapat merekrut karyawan tak berlatar pendidikan insinyur belaka.
"Tolonglah antropolog, tolonglah sosiolog, tolonglah psikolog, agar kemudian dia bisa tahu menjelaskan, jelaskan dulu, kadang pemerintah tidak mau. Capek menjelaskan, sudahlah pakai UU pengadaan tanah saja. Begitu enggak mau, hukum berjalan. Ketika hukum berjalan, tampilannya adalah kekerasan," tutup Ganjar.
Lantas, Ganjar pun menyinggung konflik agraria sepetti di Rempang, Kepulauan Riau. Menurutnya, masalah itu tak akan terjadi bila ada mitigasi yang dilakukan.
"Kalau itu kemudian tanah akan diberikan katakan kalau sekarang yang ramai di Rempang ya, ramai sekali. Bagaimana sih caranya? Itu tanahnya siapa Ini tanahnya enggak ada sertifikatnya, heh gimana sertifikatnya sudah beres (atau) belum. Program sertifikasi kan baru jalan pada pemerintahan ini saja. Mitigasi itulah yang kemudian penting utk mencegah," terang Ganjar.
Atas dasar itu, Ganjar pun mendorong kepada sejumlah menteri seperti Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Perdagangan hingga investasi dapat merekrut karyawan tak berlatar pendidikan insinyur belaka.
"Tolonglah antropolog, tolonglah sosiolog, tolonglah psikolog, agar kemudian dia bisa tahu menjelaskan, jelaskan dulu, kadang pemerintah tidak mau. Capek menjelaskan, sudahlah pakai UU pengadaan tanah saja. Begitu enggak mau, hukum berjalan. Ketika hukum berjalan, tampilannya adalah kekerasan," tutup Ganjar.
(maf)
tulis komentar anda