Denny JA Sebut Pembatasan Usia Capres-Cawapres sebuah Kesalahan
Kamis, 24 Agustus 2023 - 18:35 WIB
"Bersama Jokowi, kini mereka mendapatkan approval rating, tingkat kepuasan publik di angka 80%. Ini tingkat kepuasan yang tinggi sekali. Jusuf Kalla mengalami hal yang sama. Ketika ia terpilih menjadi Wakil Presiden Jokowi di tahun 2014, usianya sudah 72 tahun," jelasnya.
Denny JA menambahkan kesalahan ketiga jauh lebih mendasar. Tindakan itu menjadi pelanggaran hak asasi manusia karena mendiskriminasi warga berusia 65 tahun ke atas untuk menjadi Presiden atau Wakil Presiden.
"Apa yang salah dengan usia 65 tahun ke atas sehingga dilarang menjadi capres atau cawapres? Pada usia 65 tahun ke atas, sejauh masih sehat, itu justru usia yang penuh pengalaman dan pengetahuan," paparnya.
"Jika tuntutan ini dikabulkan, MK akan dicatat sejarah dan dunia melegalkan diskriminasi atas usia," tutupnya.
Seperti diketahui, sejumlah pihak menggugat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 atau UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kali ini gugatan terkait pilpres, yakni pasal yang mengatur tentang usia capres-cawapres.
Ada dua kubu atau pemohon yang meminta MK melakukan uji materi Pasal 169 huruf q Pemilu terkait batas usia maksimal capres-cawapres. Dalam permohonannya, mereka meminta syarat usia capres-cawapres dibatasi hingga 70 tahun.
Pemohon pertama yang permohonannya diterima MK adalah puluhan advokat yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi 98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM. Rio Saputro terdaftar sebagai pemohon I, Wiwit Ariyanto sebagai pemohon II, dan Rahayu Fatika Sari sebagai pemohon III. Mereka mengajukan uji materi Pasal 169 huruf d dan q UU Nomor 7 Tahun 2017 terhadap UUD 1945.
Baca juga: Soal Gugatan Usia Cawapres, Gibran Rakabuming: Kan Belum Tentu Gol Juga
Pemohon kedua adalah seorang advokat bernama Rudy Hartono ke MK. Rudy memohon MK membuat batas usia maksimal 70 tahun bagi capres-cawapres.
Denny JA menambahkan kesalahan ketiga jauh lebih mendasar. Tindakan itu menjadi pelanggaran hak asasi manusia karena mendiskriminasi warga berusia 65 tahun ke atas untuk menjadi Presiden atau Wakil Presiden.
"Apa yang salah dengan usia 65 tahun ke atas sehingga dilarang menjadi capres atau cawapres? Pada usia 65 tahun ke atas, sejauh masih sehat, itu justru usia yang penuh pengalaman dan pengetahuan," paparnya.
"Jika tuntutan ini dikabulkan, MK akan dicatat sejarah dan dunia melegalkan diskriminasi atas usia," tutupnya.
Seperti diketahui, sejumlah pihak menggugat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 atau UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kali ini gugatan terkait pilpres, yakni pasal yang mengatur tentang usia capres-cawapres.
Ada dua kubu atau pemohon yang meminta MK melakukan uji materi Pasal 169 huruf q Pemilu terkait batas usia maksimal capres-cawapres. Dalam permohonannya, mereka meminta syarat usia capres-cawapres dibatasi hingga 70 tahun.
Pemohon pertama yang permohonannya diterima MK adalah puluhan advokat yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi 98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM. Rio Saputro terdaftar sebagai pemohon I, Wiwit Ariyanto sebagai pemohon II, dan Rahayu Fatika Sari sebagai pemohon III. Mereka mengajukan uji materi Pasal 169 huruf d dan q UU Nomor 7 Tahun 2017 terhadap UUD 1945.
Baca juga: Soal Gugatan Usia Cawapres, Gibran Rakabuming: Kan Belum Tentu Gol Juga
Pemohon kedua adalah seorang advokat bernama Rudy Hartono ke MK. Rudy memohon MK membuat batas usia maksimal 70 tahun bagi capres-cawapres.
(kri)
Lihat Juga :